Amerika Tantang Indonesia Modernisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa

YOGYA, KRJOGJA.com –  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia selama dua hari Selasa-Rabu (25-26/7/2017) di Hotel Tentrem Yogyakarta. Simposium tersebut diikuti 45 departemen yang selama ini sudah berusaha melaksanakan perbaharuan sistem dengan arahan Amerika Serikat di bawah Millenium Challenge Corporation (MCC).

Duta besar Amerika untuk Indonesia Joseph R Donovan mengungkap pihaknya memiliki konsentrasi salah satunya dalam hal reformasi pengadaan pemerintah melalui MCC. Komitmen tersebut menurut Donovan sangat penting untuk membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

"Sebenarnya ada tiga aspek dari program ini salah satunya yakni reformasi pengadaan pemerintah. Proses ini sangat panjang, tangguh dan keras tapi proses ini luar biasa penting karena akan membawa akuntabilitas dan trsnsparansi lebih baik bagi pemerintah," ungkapnya pada wartawan Selasa (25/7/2017).

Amerika sendiri disebut Donovan punya keuntungan bila nantinya sistem pengadaan di Indonesia benar-benar bersih dan terbuka. Namun ia tetap mengembalikan implementasi sistem yang ditawarkan pada pemerintah di masing-masing daerah Indonesia.

"Kami melibatkan diri melalui MCC karena kita menghargai kemitraan dengan Indonesia dan kami percaya Indonesia yang aman, makmur serta demokratis akan jadi baik untuk semua pihak termasuk AS. Kita di sini hanya mendorong saja karena kita ingin perkuat tata kelola pemerintahan. Sistem ini dibentuk oleh orang Indonesia dan dilaksanakan juga oleh Indonesia, nantinya Indonesia yang menilai tepat atau tidak," sambungnya.

Sementara Agus Prabowo Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengatakan hingga medio 2017 ini sudah ada 45 lembaga/departemen dan daerah yang mulai menerapkan modernisasi sistem bertajuk Procurement Manajemen Information System (PMIS). 45 lembaga inilah yang bakal terus dimaksimalkan dan nantinya menularkan pada seluruh Indonesia untuk menjalin koneksi sistem elektronik yang terintegrasi satu sama lain.

"Kita ingin menciptakan ekosistem pengadaan yang ideal yakni terkoneksi dalam PMIS. Saat ini baru 45 lembaga dan daerah yang menjalankan, kami berharap nantinya bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel," ungkapnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI