Amnesti Pajak Belum Berdampak Pada Pendapatan Daerah

Editor: Ivan Aditya

YOGYA (KRjogja.com) – Kebijakan amnesti pajak yang telah digulirkan pemerintah belum lama ini masih diperdebatkan dan menimbulkan ketidakjelaskan di masyarakat.  Mengingat kehadiran amnesti pajak yang digadang-gadang menyerap dana repatriasi ini dinilai baru akan dirasakan pusat sehingga daerah belum diuntungkan dengan kebijakan tersebut.

"Ruh amnesti pajak sebenarnya ada di pengampunan pajaknya, kalau menambah signifikan penerimaan pajaknya rasanya belum. Apalagi di DIY tidak banyak konglomerat," ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo kepada KRjogja.com, Jumat (19/08/2016).

Amnesti pajak ini rasanya juga belum berdampak dan berhubungan (relevansinya) dengan daerah sehingga APBD harus seperti apa nantinya. Amnesti pajak yang digadang-gadang menarik dan memunculkan dana repatriasi ini larinya akan ke pajak-pajak pusat bukaan di pajak daerah.

Bambang mengatakan perkiraan pendapatan APBN ataupun APBD dari amnesti pajak belum muncul, jika pemerintah telah menargetkan potensi dana repatriasi dari amnesti pajak jadi berapa pajak yang dibayarkan nantinya.

"Saya pikir yang menentukan hitungan juga tidak asal-asalan. Ada gejala menarik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan target penerimaan dari Rp 1600 triliun menjadi Rp 1.200 triliun, saya kira ini lebih realistis melihat sumber pendapatannya," ungkapnya.

Menurutnya antara target dan capaian pendapatan memang tidak realistis, terlebih jika melihat Silpa APBN yang mencapa Rp 250 hinga Rp 300 triliun. Uang negara maupun daerah atau APBN maupun APBD apabila diperuntukan dan digunakan bagi program atau kegiatan dengan penatausahaan yang benar cukup dan mendukung untuk membangun negara ini. (R-4)

BERITA REKOMENDASI