Anak Perusahaan PT Telkom Terlibat Masalah dengan Rekanan Swasta Perawatan Kabel Bawah Laut

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – PT Telkominfra, salah satu anak perusahaan dari PT Telkom Tbk terlibat permasalahan dengan mitra kerja dari PT Bina Nusantara Perkasa. Telkominfra dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena belum membayar orderan perbaikan dan perawatan senilai Rp 22 miliar lebih.

Kuasa Hukum PT Bina Nusantara Perkasa, Ade Arif Hamdan SH dari Badan Advokasi Indonesia Dewan Pimpinan Pusat, mengatakan tunggakan pembayaran dari PT Telkominfra itu mengakibatkan PT Bina Nusantara Perkasa mengalami kesulitan untuk membayar para suplier, sehingga beberapa suplier mengajukan gugatan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan yang terakhir terdaftar no: 399/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Pada tanggal 25 Januari 2021, Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut telah menetapkan PT. Bina Nusantara Perkasa dalam PKPUS dan telah menunjuk pengurus PT Bina Nusantara Perkasa dalam PKPUS serta Hakim Pengawas.

“Berkaitan dengan hal tersebut, tim pengurus PT Bina Nusantara Perkasa pada tanggal 4 Febuari 2021 telah memanggil Direksi PT Bina Nusantara Perkasa dalam PKPUS dan PT Telkominfra. Pada pertemuan dengan perngurus PT Bina Nusantara Perkasa dalam PKPUS tersebut, telah disampaikan tentang persoalan penagihan piutang PT Telkominfra yang tidak terbayar sehingga hutang para kreditur dalam perkara no. 399/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat tidak dapat dilunasi,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Kamis (18/2/2021).

Sementara, untuk menjamin terbayarnya hutang PT Telkominfra, diajukan hak retensi oleh Direksi PT Bina Nusantara Perkasa atas barang-barang/kabel milik PT Telkominfra yang berada diatas kapal CS NEX milik PT Bina Nusantara Perkasa, sebagai jaminan untuk pembayaran kewajiban PT Telkominfra. Kapal tersebut hingga kini, masih lego jangkar di perairan Sulawesi Selatan wilayah hukum dari Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

“Sikap ini dipertegas dengan surat dari kuasa hukum PT Bina Nusantara Perkasa ke Ir Rahmatullah Msi, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Tapi kemudian sangat disayangkan, PT Telkominfra telah mengeluarkan surat yang isinya pemaksaan kehendak dengan mengatasnamakan apapun termasuk mengatasnamakan proyek nasional terhadap perkara yang telah berada di Pengadilan. Ini masuk perbuatan melawan hukum, terlebih lagi jika pemaksaan kehendak itu dengan meniadakan kewajiban pembayaran hutang yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa yang sudah masuk di pengadilan,” sambung dia.

BERITA REKOMENDASI