Anggaran Infrastruktur Terbatas

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tidak menyurutkan semangat pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Tindakan itu dilakukan guna mengejar ketertinggalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan negara lain.

Banyak alternatif pembiayaan infrastruktur selain APBN, yang disiapkan oleh pemerintah. Seperti dana pensiun dan asuransi serta skema kerja sama, publik private patnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha diharapkan bisa menjadi solusi dari persoalan yang ada.

”Keterbatasan anggaran sering menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Namun bukan berarti tidak ada solusi, salah satu yang ditawarkan adalah lewat alternatif pembiayaan di luar APBN,” kata Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UGM sekaligus Anggota Supervisi Bank Indonesia M Edhie Purnawan PhD.

Edhie mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia cukup besar. Jadi tidak mungkin jika sepenuhnya hanya mengandalkan dari APBN. Misalnya untuk jalan raya sebesar Rp 733 triliun, rel kereta api Rp 226 triliun, penerbangan sebesar Rp 144 triliun, transportasi laut Rp 591,2 triliun, sumber air Rp 450,9 triliun, perumahan Rp 327,5 triliun dan transportasi umum Rp 86 triliun.

”Kinerja infrastruktur di tahun 2017 tergolong cukup bagus. Karena untuk jalan tol yang bisa diselesaikan ada 52 jalan, pelabuhan ada 13 jalan, kereta api ada 19 rel dan 17 bandara,” terangnya.

Sedangkan Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan UAJY, Sigit Triandaru mengungkapkan, infrastruktur di Indonesia banyak mengalami ketinggalan dibandingkan negara lain. Hal itu terjadi karena adanya beberapa persoalan, termasuk soal pendanaan.

Untuk itu diperlukan keterlibatan dari pihak swasta guna mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Adapun dana yang potensial untuk diambil dan bisa dimanfaatkan adalah dana pensiun dan asuransi.

”Banyaknya kegagalan dalam infrastruktur biasanya dikarenakan proyek tidak menarik, proses tidak jelas, kemampuan atau pengalaman investor, resiko terlalu tinggi, konflik dan kualitas yang buruk,”ungkapnya. (Ria)

BERITA REKOMENDASI