Anggota DPD RI Pertanyakan Penggunaan Perppu untuk Bubarkan HTI

YOGYA, KRJOGJA.com – Anggota DPD RI DIY Cholid Mahmud mempertanyakan penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 mengatur mengenai perubahan UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk membubarkan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI). Meski setuju pemberantasan kelompok bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, namun Cholid menilai Perpu tersebut tak harus dikeluarkan lantaran tidak ada kegentingan dan kedaruratan yang terjadi.

Kepada wartawan di sela sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Kantor DPD RI DIY Jumat (21/7/2017) petang Cholid mengatakan bahwa saat ini belum ada kondisi mendesak yang membuat keharusan dikeluarkannya Perpu tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut dia, UU nomor 17 tahun 2013 sudah sangat cukup untuk mengontrol ormas bahkan mencerminkan demokrasi yang sebenarnya.

"Perpu yang baru disahkan ini terkesan subjektif sekali karena pemerintah bisa memutuskan begitu saja tanpa melalui peradilan. Kesannya otoritatian dan malah membuat demokrasi kita mundur," ungkapnya.

Kemunduran tersebut menurut Cholid lantaran dalam Perppu pemerintah langsung membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi tanpa adanya proses peradilan. "Dalam demokrasi harusnya diperkenankan melakukan pembelaan dulu, baru pengadilan yang memutuskan dan bila harus dibubarkan baru bubar, tapi kan ini tidak. Pemerintah langsung membubarkan," sambungnya.

Cholid mengumpamakan pembubaran HTI yang tanpa melalui jalur peradilan menggunakan Perppu membuat organisasi tersebut tak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumentasi dialogis. "Ketika sudah diputuskan bubar maka HTI tidak bisa apa-apa lagi, mau melakukan Judicial Review atas Perppu, lembaganya sudah bubar, mau lewat parlemen review lewat DPR juga tak bisa," pungkasnya. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI