Anggran Belanja Tambah, LPMK Kota Yogya Tak Lagi Terima Dana Hibah Stimulan

YOGYA, KRJOGJA.com – Mulai tahun ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Yogya tidak lagi menerima dana hibah stimulan atau block grant. Hal ini lantaran alokasi tersebut dialihkan ke belanja langsung yang dikelola kelurahan. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, mengungkapkan sebelumnya setiap tahun LPMK memperoleh dana hibah yang besarannya mencapai sekitar Rp 100 juta. "Dulu alokasinya melalui belanja tidak langsung, namun saat ini kami alihkan ke belanja langsung," jelasnya, Rabu (15/1/2020).

Perubahan pos anggaran tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam aturan itu, alokasi anggaran di kelurahan setidaknya mencapai lima persen dari APBD, setelah dikurangi dana alokasi khusus dan ditambah dengan dana alokasi umum (DAU) tambahan yang diterima.

Wasesa menambahkan, pihaknya juga mendasarkan aturan Kementerian Keuangan perihal pemberian dana hibah."Ada aturan jika hibah tidak boleh diberikan setiap tahun berturut-turut. Meski tujuannya baik, namun alangkah baiknya disesuaikan agar tidak menjadi temuan. Berbeda dengan Pramuka maupun KONI yang diatur secara khusus dalam undang-undang sehingga bisa memperoleh dana dari pusat maupun daerah," urainya.

Meski demikian, dirinya meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Hal ini justru anggaran yang dikelola oleh wilayah jauh lebih banyak. Pos anggaran kelurahan masuk dalam anggaran di kecamatan, dan lurah menjadi kuasa penggunanya. Rata-rata, setiap kelurahan akan mengampu dana hingga Rp 1,5 miliar. Pada tahun lalu nilainya masih di bawah Rp 1 miliar.

Selain itu, peran LPMK akan tetap menjadi mitra kelurahan dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat. "Saat proses musrenbang, sudah ada MoU antara LPMK dengan kelurahan terkait hal ini. Semata untuk memenuhi ketentuan serta mempermudah administrasi. Terkait kegaiatan di kelurahan, tidak akan berkurang justru bisa semakin bertambah," jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Asosiasi LPMK Kota Yogya Singgih Maryanto, mengatakan perubahan pos belanja tersebut menjadikan peran LPMK sebagai mitra kelurahan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Pasalnya, LPMK hanya seolah hanya menjadi outsider, padahal fungsinya ialah perencana, pelaksana dan pengendali pembangunan. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI