APBD Tipis, Gotong-Royong Warga Jadi Daya Ungkit Ekonomi DIY

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – APBD DIY diprediksi turun hingga 40 persen di tahun 2021 mendatang karena berkurangnya pemasukan daerah akibat pandemi Covid-19. Pemda DIY pun diminta untuk berputar otak mengungkit perekonomian DIY terlebih dengan konsekuensi ikutan dari pandemi Covid.

Ardiyanto, Peneliti Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP) mengungkap skema bantuan sosial (bansos) yang diberikan selama tiga bulan sudah dipastikan berakhir pada Juli 2020 ini. Skema bansos menurut Ardiyanto tak mulus karena adanya data tumpang tindih dan luasnya dampak pandemi untuk masyarakat.

“Skema pemerintah mengatasi Covid ini kadang seperti tak dipetakan dengan kuat. Usulan kami, pemda harus punya peta kuat siapa saja terdampak pandemi dan level yang dirasakan. Buat roadmap rekovery termasuk menghapus kegiatan tak perlu yang tak punya dampak ungkitan ekonomi. Apalagi APBD kita diprediksi turun sampai 40 persen karena beberapa sektor tidak jalan seperti konstruksi, informasi komunikasi, penyediaan makan minum, listrik dan gas serta jasa,” ungkapnya dalam bincang media, Sabtu (11/7/2020).

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengamini kekuatan anggaran DIY memang berkurang banyak akibat pandemi. Huda yang terlibat langsung di bagian penganggaran menyatakan rencana pembangunan jangka menengah juga mengalami pergeseran karena tidak adanya dana.

“Di sisi lain kita punya tanggung jawab lebih karena penderitaan masyarakat bertambah akibat pandemi. Lalu apa yang bisa dilakukan, ya kita harus mendorong peran serta masyarakat. Gotong-royong warga yang bisa jadi daya ungkit, di sini pemda harus suport,” ungkap Huda.

Huda menilai gerakan warga seperti Jogja Gumregah atau Sambatan Jogja yang diinisiasi sejak beberapa waktu lalu hingga cantelan pangan di banyak kampung menjadi indikator bagaimana besarnya potensi yang dimiliki untuk maju bersama. Pemda DIY menurut dia harus mendukung dengan anggaran yang dimiliki.

“Misalnya skema bansos yang dinilai kurang pas itu dialihkan biar dikelola oleh warga di kampung. Jadi bisa dikelola secara komunal dan sasarannya tepat. Kami di DPRD DIY percaya kalau untuk makan, minum atau kebutuhan pokok kita sangat bisa bergerak bersama,” ungkapnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI