APBDes untuk Covid-19 Butuh Payung Hukum

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberi lampu hijau kepada pemerintah desa untuk melakukan redesain APBDes untuk mendukung pencegahan dan penanganan virus Corona atau Covid-19.Kebijakan ini disambut baik oleh jajaran pemerintah desa di daerah.

Hanya saja payung hukum realokasi APBDes baru sebatas Surat Edaran (SE) Mendes PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Mendes PDTT tentang Desa Tanggap Covid-19 dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa). Hal ini mendapat tanggapan dari DPRD DIY lantaran masih adanya desa yang kebingungan mengimplementasikan.

“Beberapa desa masih mempertanyakan seberapa besar kekutan hukumnya Surat Edaran tersebut. Masing-masing kabupaten responsnya berbeda-beda,” terang Nurcholis Suharman, anggota Komisi B DPRD DI yang membidangi keuangan.

Nurcholis mengatakan apabila payung hukum itu berupa Peraturan Menteri (Permen) bahkan kalau bisa diterbitkan oleh Mendagri maupun Mendes PTT sekaligus, maka akan lebih kuat sehingga pemerintah desa tidak ragu-ragu lagi melakukan redesain APBDes. “Kita berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan payung hukum yang kuat sebagai pegangan pemerintah desa bertindak sesuai surat edaran atau paling tidak kita dorong segera ada Permen,” sambung dia ketika dijumpai wartawan Selasa (14/4/2020).

BERITA REKOMENDASI