Apresiasi Jokowi Cabut Perpres Miras, FH UII Desak Terbitkan Perpres Baru

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Pencabutan Perpres yang dilakukan Presiden Joko Widodo secara lisan, dapat dipandang sebagai komitmen untuk menghentikan polemik yang ada. Namun praktik ‘bongkar-pasang’ aturan tersebut mewujudkan pemerintah yang tidak memperhatikan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kepala Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum (PSH-FU) UII Anang Zubaedy SH MH mengemukakan hal tersebut kepada media di kantor Jl Lawu Kotabaru, Kamis (4/3) petang. Menurut Anang mencermati kejadian tersebut menunjukkan bila pemerintah tidak mengindahkan beberapa asas pembentukan peraturan perundangan seperti asas dapat dilaksanakan, asas keterbukaan serta asas kedayagunaan dan asas kehasilgunaan.

Dengan adanya praktik ‘bongkar pasang’ peraturan perundang-undangan yang dilakukan Presiden menurut Kepala PSH FH UII bukanlah bentuk prestasi pemerintah yang responsif terhadap kritik masyarakat. ”Ini sebuah kelalaian dan keterlambatan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo, Selasa (2/3) siang memutuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industry minuman keras mengandung alcohol, dinyatakan dicabut. Poin tersebut terdapat dalam Lampiran Perpres No 10 tahun 2021. Sebelum pencabutan telah terjadi gelombang penolakan dari pelbagai pihak terutama dari kalangan agamawan dan ulama. Karena itu menurut Anang, pencabutan perpres secara lisan saja tidak cukup.

“Meski kami mengapresiasi pemerintah yang mencabut lampiran Perpres untuk menghentikan polemik, namun kami mendesak dilakukan upaya lebih konkrit dan procedural. Hal itu dilaukan dengan mencabut ketentuan a quo, dengan cara menerbitkan Perpres baru,” tandas Anang Zubaedy.

BERITA REKOMENDASI