APTI : RUU Pertembakauan Atur Kemitraan dan Substitusi Impor

YOGYA (KRjogja.com) – Perkembangan pertanian tembakau saat ini dinilai masih kurang optimal mengingat jumlah produksi tembakau belum dapat mencukupi keseluruhan permintaan industri. Karena itu, RUU Pertembakauan idealnya memperhatikan masukan semua stakeholder industri hasil tembakau IHT jika akan di sahkan.

"Sektor IHT memberikan pemasukan terhadap negara dalam bentuk cukai sebesar 9,5% dari total APBN per tahun.  IHT juga menyerap jutaan tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir. Jika diperhatikan, ada 6,1 juta petani tembakau terlibat dalam industri ini, termasuk buruh, kios, sales dan orang-orang lain yang terlibat dalam bisnis ini. RUU Pertembakauan ini diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi industri hasil tembakau," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno di sela acara Rapimnas APTI di Yogyakarta, Rabu (03/08/2016).

Soeseno menilai, RUU ini nantinya dapat melindungi komoditas tembakau Indonesia.  Industri hasil tembakau menjaga kekayaan plasma nutfah tembakau khas Indonesia dan keberlangsungan olahan produk tembakau sebagai industri yang berbasis local content dan menjaga harmoni kehidupan sosial. "RUU Pertembakauan harus mengakomodir semua kepentingan pelaku IHT dari sektor hulu hingga hilir. Dalam RUU Pertembakauan harus mengatur tentang kemitraan dan tata laksana kebijakan substitusi impor," tegasnya.

Menurut Soeseno tembakau berbeda dengan komoditas-komoditas strategis pertanian lainnya, tembakau belum mendapatkan dukungan dan bantuan yang diperlukan untuk bisa meningkatkan produktivitas, seperti pendampingan dan penyuluhan teknis pertanian, pemberian bibit unggul dan pupuk, pembangunan infrastruktur, serta akses terhadap peralatan pertanian yang lebih modern. Akibatnya, tingkat produktivitas dan kualitas tembakau yang dihasilkan belum dapat mencukupi permintaan industri. Selain itu, minimnya bantuan yang diterima oleh petani tembakau semakin meningkatkan ongkos produksinya sehingga tidak kompetitif.

“Tata niaga pertanian yang kompleks juga menjadi salah satu hambatan utama perkembangan komoditas tembakau. Petani seringkali tidak mendapatkan akses langsung untuk menjual hasil panennya kepada pabrikan atau pemasok sehingga harus mengandalkan para pengepul, nilai keuntungan yang seharusnya diterima oleh petani sebagian besar akan hilang akibat peran pihak ketiga,” ujarnya.

Soeseno berharap, melalui RUU Pertembakuan, Baleg bisa membuat aturan agar pemerintah dapat membantu menyederhanakan tata niaga pertanian tembakau sehingga kesejahteraan petani juga akan meningkat.

“Melalui program kemitraan antara petani dan pabrikan, akan menjawab tantangan besar pada sektor hulu, tidak hanya produktivitas dan kualitas tembakau yang meningkat, tata niaga tembakau juga akan menaikkan insentif petani,” paparnya. (*)

BERITA REKOMENDASI