Aset di Zona Merah Bakal ‘Diratakan’

YOGYA (KRjogja.com) – Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah, Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, Adi Nugroho mengharapkan proses inventarisasi dan sertifikasi aset segera terselesaikan. Salah satunya proses sertifikasi aset ruas jalan tahun 1946 maupun JJLS. Persyaratan agar dapat mengantongi sertifikat haruslah memiliki kelengkapan dokumen. Dengan penguasaan fisik dan saksi, hal itu sudah bisa dilakukan sertifikasi BPN yang diproses oleh pengguna aset dalam yaitu SKPD.

"Apabila aset-aset sudah tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi operasionalnya harus dikembalikan kepada pengelola, dalam hal ini Sekda DIY. Seluruh aset Pemda DIY harus memiliki sertifikat, jika ada yang belum akan diproses," tandas Adi, Senin (1/8/2016) malam.

Adi menuturkan beberapa aset milik Pemda DIY yang sampai saat ini mangkrak atau tidak digunakan berupa peninggalan dari pemerintah pusat seperti bangunan penjaga bendungan/pengairan yang kini tidak ditempati dan lokasinya terpencil. Selain itu, Pemda DIY memiliki aset yang memiliki aturan seperti bangunan rusak berat di Kaliurang yang tetap dibiarkan karena sesuai aturan kawasan tersebut termasuk jalur merah. Tidak ada lahan tidur di DIY karena pada prinsipnya sudah disewakan kepada pengguna.

"Aset yang mangkrak itu tetap kami catat dan sertifikatkan karena sifatnya bergerak, mau dipakai atau di sewa untuk apa ya susah.  Aset yang berada di zona merah akan dirobahkan karena tidak mungkin di bangun lagi dan nantinya akan dihapuskan dari aset," imbuh Adi. (R-4)

 

BERITA REKOMENDASI