ASN Tak Netral di Pilkada Bakal Kena Sanksi

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menaruh perhatian serius terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. KPK dan KASN siap mengawasi dan memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar netralitas dalam Pilkada serentak di 270 daerah.

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan tema ‘ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri’ secara virtual, Selasa (30/6) menyatakan, sebagai mitra strategis KASN dalam Sekretariat Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), KPK berkomitmen untuk memberikan atensi terhadap daerah yang memiliki kecenderungan pelanggaran netralitas yang tinggi dalam Pilkada. “Hal ini untuk mendukung upaya penegakan netralitas ASN,” tuturnya.

Gufron mengatakan, Stranas PK akan terus mendukung dan bekerja sama dengan KASN dan Bawaslu untuk menegakkan sanksi bagi pegawai ASN yang melanggar netralitas Pilkada serentak 2020. Ia juga menyebutkan, pemimpin daerah yang terpilih secara jujur cenderung akan lebih bebas dari korupsi.

“Karena itu, disepakati pentingnya menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang kurang patuh,” kata Gufron seraya menandaskan, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah, kepala daerah harus berperilaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BERITA REKOMENDASI