Aspeg Indonesia Berencana Ajukan Judicial Review Perpu ‘Corona’

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Advokat Spesialis Pengadaan (Aspeg) Indonesia berencana mengajukan judicial review terhadap perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 yang ditetapkan 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

Perpu yang ditetapkan tanggal 31 maret 2020 tentang penanganan Covid-19 ini bersamaan dengan Keppres No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keppres No 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Ketua DPP Aspeg Indonesia, Bedi Setiawan Al Fahmi menyimpulkan ada pasal yang potensial sebagai alasan pembenar yang dapat digunakan melalui perpu ini yang dapat merugikan keuangan negara Indonesia. “Oleh karenannya Aspeg Indonesia selaku Perkumpulan yang berbadan Hukum memiliki legal standing terhadap pengujian terhadap perpu mengenai penanganan Covid-19 yang menggunakan APBN dan/atau APBD,” kata Bedi, Senin (13/04/2020).

BERITA REKOMENDASI