Aturan Taksi Online Ditunda

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Penundaan implementasi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di lapangan. Terlebih dengan imbauan tidak ada tindakan penegakan hukum terlebih dahulu terhadap operasional angkutan sewa khusus sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dinilai akan semakin memperkeruh suasana dan menimbulkan persaingan tidak sehat.

Ketua Organda DIY Agus Andrianto mengatakan, pemerintah masih mengambang dan tidak tegas dalam mengatur keberadaan taksi online, sehingga pihaknya beharap pemerintah mempunyai sikap tegas dengan mengimplementasikan PM 108 Tahun 2017. Apabila tidak ada ketegasan pemerintah dalam waktu dekat ini, Organda tidak bisa lagi mencegah apabila aksi-aksi unjuk rasa di lapangan nantinya.

”Kami sudah berusaha sekuat mungkin untuk menahan agar teman-teman tidak melakukan gerakan di bawah atau demonstrasi. Jika mereka sudah bertindak semuanya dan main hakim sendiri, kami sudah tidak mampu menahan sehingga ketegasan pemerintah untuk menerapkan aturan tersebut harus benar-benar ditegakkan,” ujar Agus di Yogyakarta.

Senada, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Sigit Sapto Rahardjo juga berharap apabila PM 108 Tahun 2017 tersebut dilaksanakan, tentu harus ada penindakan hukum atau sanksi yang tegas apabila tidak dipenuhi. Hal ini guna mencegah timbulnya persaingan yang makin tidak sehat antara taksi konvensional dan taksi daring sehingga keberadaan taksi online harus tetap diatur.

”Kita harus pikirkan nasib keduanya jika aturan dibuat tetapi tidak ada sanksinya. PM 108 Tahun 2017 tersebut sebenarnya sudah berlaku, hanya terganjal di penindakan untuk taksi online yang tidak memenuhi regulasi yang dipersyaratkan,” tandasnya.

Sigit menjelaskan untuk pendaftaran taksi online sendiri di DIY, batas waktunya masih sampai April 2018. Setelahnya, apabila jumlah taksi online yang diregistrasi via koperasi tersebut tidak kunjung mendapat kejelasan, maka akan menggunakan kuota taksi online yang diatur pusat sebesar 490 unit. Apabila jumlah taksi daring yang mendaftar lebih dari kuota tersebut akan dibahas kembali.

”Dilaporkan ada sekitar lebih 8.000 taksi online yang beroperasional di DIY, padahal yang aktif hanya 300 taksi online. Jelas akan kami rekomendasikan registrasi taksi online yang berplat AB terlebih dahulu,” imbuhnya.

Sementara itu, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi pembuatan SIM A Umum bagi taksi online maupun taksi konvensional dengan kuota 200 di Kota Yogyakarta bersama 9 kota lainnya di Indonesia mulai 11 Maret 2018. Pendaftarannya bisa dilakukan kolektif via koperasi taksi masing-masing yang akan dibebaskan KIR kendaraannya ditambah subsidi pembuatan SIM A Umum tersebut. (Ira)

BERITA REKOMENDASI