Aturan Upah Minimum Harus Diterapkan Perusahaan

YOGYA, KRJOGJA.com – Upah Minimum Kota (UMK) 2022 sudah berhasil ditetapkan secara bersamaan dengan kabupaten lain di DIY. Aturan mengenai upah minimum itu pun harus diterapkan oleh perusahaan pemberi kerja.

Walikota Yogya Haryadi Suyuti mengaku pihaknya sudah meminta instansi terkait yakni Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) untuk menggencarkan sosialisasi hingga akhir tahun.

“UMK sekarang bukan hal tabu dan dirahasiakan. UMK sudah diumumkan secara luas. Tolong ini menjadi catatan manajemen dalam menentukan upah minimum di perusahaan,” jelasnya, Kamis (9/12/2021).

Upaya sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai jalur. Selain menyampaikan pemberitahuan juga melalui deseminasi yang melibatkan perwakilan setiap perusahaan di Kota Yogya. Aturan UMK tersebut pun setiap tahun selalu dilakukan sehingga seharusnya menjadi atensi oleh perusahaan.

Haryadi menegaskan ketentuan UMK sudah diatur yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B M / 383 / HI.01.00/XI/2021. UMK tingkat DIY juga sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 373/kep/2021.

“Artinya, ini regulasi. Kami dalam memutuskan ini sudah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, akademisi dan serikat pekerja,” paparnya.

UMK

BERITA REKOMENDASI