Babak Baru Kasus Pengusaha Ponsel Tak Sampaikan SPT

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kantor Wilayah (Dirjen) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY terus berupaya mengupayakan agar penegakan hukum pidana di bidang perpajakan menjadi makin kuat. Salah satunya, Kanwil DJP DIY telah menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka berinisial SD atas kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Sleman yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk dilakukan persidangan pada Rabu (07/07/2021).

Kepala Kanwil DJP DIY Yoyok Satiotomo mengatakan SD adalah seorang pengusaha yang bergerak dalam usaha perdagangan telepon genggam yang memiliki beberapa toko di wilayah kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Modus yang dilakukan SD sebagai Wajib Pajak (WP), dirinya meminta supplier untuk tidak menerbitkan faktur pajak pembelian yang dilakukannya, melakukan pembelian kepada supplier dengan identitas lain selain miliknya dan melapor melalui setoran lain yang tidak sesuai dengan kondisi yang tidak sebenarnya.

“WP meminta pada konsultan pajak untuk menampilkan usaha yang tidak sebenarnya yang digunakan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana pajak yang dibayarkan tidak sesuai. Pada kasus ini, SD diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf c UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan SPT,” paparnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (08/07/2021).

Yoyok menyatakan atas perbuatannya tersebut, tersangka merugikan pendapatan negara yang diperkirakan sebesar Rp 26,9 miliar dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Aset SD juga disita berupa toko, mobil serta beberapa rekening bank dan menyerahkan berkas perkara dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Sleman yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman.

“Sebelum dilakukan penyidikan, pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah menyampaikan himbauan dan teguran kepada WP untuk melaporkan SPT tetapi tidak direspon dengan baik. Kemudian terhadap WP dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana oleh Kanwil DJP DIY. Pada tahap ini, WP tidak menggunakan haknya untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sehingga akhirnya dilakukan Penyidikan,” terangnya.

Menilik kasus tersebut, Yoyok menegaskan kesadaran WP atas pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang penting. Ketidakpedulian akan hal tersebut bisa mengantarkan WP ke penjara. Kanwil DJP DIY melalui KPP di seluruh wilayah DIY siap membantu seluruh WP yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dengan melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan benar, WP telah turut serta dalam pembangunan bangsa. “Kewajiban perpajakan itu sudah diatur peraturan, sehingga patuhilah peraturan tersebut. Urusan perpajakan itu berat sanksinya jika dilanggar,” pungkasnya. (Ira)

BERITA REKOMENDASI