Baliho Anggota DPRD DIY Bak Formasi Klub Bola Disorot, Ini Alasannya

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRJOGJA.com – Jogja Corruption Watch (JCW) menyoroti baliho iklan DPRD DIY yang terpasang di beberapa ruas jalan. Selain tidak efektif, pemasangan baliho dinilai sebagai pemborosan anggaran serta memperbanyak sampah visual.

Kadiv Humas JCW, Baharuddin Kamba mengatakan tujuan pengenalan para anggota DPRD DIY dengan menggunakan baliho besar sangat tidak efektif, terlebih dengan kaitan pemborosan anggaran. Menurut dia, forum-forum yang dibangun langsung ke masyarakat seperti reses lebih tepat dilakukan.

“Kalau menggunakan baliho justru malah menambah sampah visual selain mengganggu estetika karena sudah cukup banyak baliho-baliho tokoh politik nasional yang nampang  di beberapa sudut Yogya. Alangkah baiknya anggaran tersebut digunakan untuk membantu penanganan dampak Covid-19 bagi masyarakat miskin,” ungkap Kamba melalui pernyataan tertulis, Sabtu (27/11/2021).

JCW menilai, baliho yang memuat wajah pimpinan dan anggota DPRD DIY yang berjajar layaknya foto-foto pemain sepakbola tersebut tidak bisa menyentuh masyarakat DIY. Bahkan, terkesan memberi jarak karena seharusnya wakil rakyat turun langsung dan srawung dengan masyarakat.

JCW juga menduga, pemasangan baliho tersebut adalah proyek sengaja untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun 2021 ini. Mereka pun meminta DPRD DIY untuk menjelaskan perihal situasi tersebut, apalagi kerap kali DIY menyatakan tak memiliki banyak anggaran untuk membantu masyarakat terdampak Covid.

“Seharusnya ini jadi perhatian, dewan harus rajin srawung dengan masyarakat. Jangan mendadak srawung dengan masyarakat sekitar saat mau pemilu saja. Jangan-jangan pemasangan baliho ini hanya buang-buang anggaran saja, seharusnya bisa dialokasikan lebih bermanfaat untuk warga,” sambung dia.

Sementara, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan justru tak tahu-menahu soal pemasangan baliho bergambar pimpinan dan anggota dewan tersebut. Huda pun akan meminta Sekretariat DPRD DIY untuk memberikan klarifikasi atas program tersebut.

“Kami akan meminta bagian Sekwan untuk klarifikasi tentang program ini karena kami justru tidak tahu,” ungkap Huda. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI