Bangsa Indonesia Masih Alami Musibah Berat

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Muhammadiyah menilai Bangsa Indonesia masih mengalami musibah berat. Pandemi Covid-19 terus melonjak dan kematian akibat covid menurut data Kemenkes RI 27 Juni sebanyak 57.138 orang. Rumah sakit overload, dokter dan tenaga kesehatan serta petugas lainnya bekerja superekstra melebihi beban.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan kepada media, Senin (28/06/2021) di Kantor PP Muhammadiyah Jl Cik Ditiro. Menurutnya, jika musibah tidak tertangani dengan seksama dan optimal, sungguh sangat berat beban yang dialami rakyat, lebih-lebih rakyat kecil yang mayoritas di negeri ini.

“Mungkin dengan memproduksi isu-isu kontroversial malah akan mendapat lebih banyak nilai-tambah bagi para elite itu. Namun bagaimana dengan tanggungjawab etik dan sosial di tengah bangsa yang tengah menghadapi musibah besar? Di sinilah kearifan para elite sangatlah diharapkan,” tegas Haedar.

Kehidupan rakyat disebut Ketum PP Muhammadiyah semakin susah dan banyak tekanan. Ancaman jiwa oleh virus korona sangat besar dan mematikan. Tidak tahu persis kapan kondisi dan musibah berat ini akan berakhir. Karenanya, Haedar meminta kepada para elite yang sedang kontroversi soal isu presiden tiga periode maupun isu-isu panas lainnya, alangkah bijaksana bila menghentikan kegaduhan.

“Hentikan isu itu dan biarlah menjadi bagian dari wacana sesaat. Alangkah elok bila berhenti bicara isu-isu tersebut demi mencegah kedaruratan. Kasihan rakyat kecil yang menanggung beban berat akibat pandemi maupun oleh kondisi kehidupan kebangsaan yang sarat beban. Rakyat kecil itu hanya untuk mempertahankan diri, bisa bekerja serabutan, dan mencari sesuap nasi saja betapa susah dan sangat tidak mudah. Mereka serba terbatas dalam segala hal, sehingga pandemi ini makin menambah beban hidup bagi saudara-saudara kita yang rakyat kebanyakan itu,” jelas Haedar.

Boleh jadi para elite yang terus berdebat soal-soal bangsa atau isu panas itu tidak terganggu dengan pandemi Covid-19. Mereka sudah mapan atau establish dalam segala hal, bahkan berlebih. Sehingga tidak ada beban dalam situasi berat ini, yang bagi rakyat kecil sungguh sangatlah berat.

Demokrasi yang sudah menjadi paradigma utama kehidupan kebangsaan di negeri ini sangat membolehkan untuk memperbincangkan isu-isu yang dianggap menyangkut hajat hidup bangsa dan negara. Sebaliknya tidak ada larangan, bahkan dianggap bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi bila ada larangan memperbincangkan isu-isu kebangsaan yang kontroversial sekalipun.

“Tetapi demokrasi juga menuntut pertanggungjawaban moral dan sosial ketika bangsa dan negera saat ini tengah memghadapi masalaah yang lebih besar,” tandasnya.

Demokrasi kata sosiolog UMY, bukanlah tujuan, tetapi instrumen untuk mencapai tujuan negara. Di luar demokrasi masih terdapat aspek moral, etika, dan tanggungjawab atau kewajiban warga negara untuk tegaknya keadilan, kebaikan, perdamaian, persatuan, dan keutuhan Indonesia. Politik Indonesia itu menurut Ketum PP Muhammadiyah menuntut moral dan nilai ‘hikmah kebijaksanaan’ sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila, bukan sekadar politik nilai-guna dan asas kebebasan belaka.

Kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia pascareformasi, sangat demokratis. Bahkan bisa dikatakan, menjadi overproduksi. Namun perlu dicatat, bahwa demokrasi itu sarana dan bukan tujuan.

Selain itu demokrasi dalam praktiknya selama hampir dua dasawarsa ini demokrasi substansial semakin terkalahkan oleh demokrasi prosedural yang pragmatis dan liberal. Kontroversi isu atasnama demokrasi juga harus diperhitungkan dampaknya bagi masyarakat.

Boleh jadi karena sebagian warga ikut mengkonsumsi isu-isu controversial atasnama demokrasi itu, terbuka kemungkinan sebagian warga pun terbawa arus. Akhirnya terlibat pro dan kontra dengan sesama warga lainnya yang berbeda pandangan.

“Kondisi gaduh dan kontroversi itu terlalu mahal harganya bagi kepentingan bangsa dan negara. Terjadi mobilisasi masa yang saling berbeda sikap politik secara diametral, yang pertaruhannya sangat mahal bagi keutuhan indonesia,” tandas Ketum PP Muhammadiyah. (Fsy)

BERITA REKOMENDASI