Bantu Buruh saat Pandemi Covid-19, Kartu Pra Kerja Tak Tepat?

YOGYA, KRJOGJA.com – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menggelar audiensi dengan DPRD DIY, Kamis (30/4/2020) siang. Beberapa topik disampaikan diantaranya keluh kesah buruh menghadapi pandemi Covid-19 saat ini.

Kirnadi, Perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DIY mengungkap saat ini sudah cukup banyak anggotanya yang terdampak pandemi Covid-19 mulai dirumahkan hingga PHK. Meski menilai pandemi tersebut mengejutkan seluruh negara dunia termasuk Indonesia, namun hal ini bukan menjadi alasan pemerintah bisa mengelak atas tanggung jawab pada warga negaranya.

Paket-paket bantuan yang diinisiasi pemerintah pusat menurut Kirnadi sangat tidak tepat digunakan untuk masa pandemi saat ini. Hanya sebagian kecil buruh yang terakses bantuan tersebut mulai PKH, BLT, hingga Bansos Kemensos.

“Kita masih bersyukur masih ada yang dapat penghasilan tapi banyak juga anggota kami yang tak bisa bekerja tak punya penghasilan karena dirumahkan atau PHK. Ini urusan perut, kami harapkan pemerintah bisa cepat. Kartu Pra Kerja juga menurut kami itu penting dalam situasi normal, tapi kalau dalam saat ini jadi tak nyambung, tak mungkin mendapatkan itu,” ungkap Kirnadi.

Marganingsih, Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia Yogyakarta-Jawa Tengah menambahkan di masa pandemi ini, buruh begitu dirugikan karena banyak sekali terjadi PHK. Senada dengan Kirnadi, bantuan yang digadang pemerintah bisa membantu yakni Kartu Pra Kerja pun dinilai tidak tepat untuk masa seperti saat ini.

“Untuk bisa mengakses masuk ke Kartu Pra Kerja juga sangat sulit. Buruh itu sekaran ini kebutuhan untuk makan sudah sulit, suruh mikir kartu Pra Kerja. Sangat sulit kami, dari daftar saja susah, sudah dapat juga harus buka rekening bank BNI jika tak punya OVO dan sebagainya itu. Proses di BNI juga sangat sulit, di seluruh Indonesia sangat penuh,” ungkapnya.

Tahapan membuka rekening di bank pun menurut Marganingsih masih begitu menyulitkan baik secara online maupun offline. Terlebih, adanya syarat minimal Rp 250 ribu untuk membuka rekening pada bank dan nantinya revenue yang diterima pemegang kartu tidak sepenuhnya bisa diuangkan karena adanya paket pelatihan online.

“Kita antri jam 07.00 misalnya, yang siang tak bisa. Dari BNI pun bilang online. Itupun susah masuk webnya. Apa yang eror kami tak tahuc tambah pusing lagi. Untuk online ketika dibantu Customer Service juga ternyata tak bisa, kami harus kembali ke sistem manual. Setelah itu diminta buka rekening pakai uang Rp 250 ribu. Buruh semakin didiskriminasi. Pemerintah mau bantu tapi proses lama, dapatnya susah. Sudah buat rekening pun masih nunggu lagi. Buruh diombang-ambingkan. Kenapa tak langsung, rekening berapa dikelola dinas. Kita butuhnya itu untuk makan,” tegas dia.

Sementara Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY yang menerima para buruh mengatakan program Kartu Pra Kerja memang mendapat banyak masukan dan sorotan termasuk dari dewan. Menurut Huda, saat ini yang terpenting memberikan bantuan pangan atau uang untuk masyarakat terdampak Covid-19.

“Kami di dewan juga punya kritik yang sama untuk ini (Pra Kerja). Kesulitan ini sama, kami menilai program itu tidak tepat. Gimana caranya kalau kartu pra kerja dikasih. Saat ini yang penting itu makan, bicara dalam waktu dekat. Setidaknya 2-3 bulan selama masih tanggap darurat,” ungkap Huda. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI