Basuki Hadimoeljono: Ibu Kota Baru Harus Jadi Kota Cerdas

YOGYA, KRJOGJA.com – Ibu kota negara akan dipindah ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, secara bertahap. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono mengatakan, dalam satu tahun ini pemerintah akan menyiapkan konsep desain ibu kota yang mencerminkan kota cerdas, modern dan bertaraf internasional. 

Baca Juga: Peletakan Batu Pertama Proyek Ibukota Baru Dimulai 2020

"Kita ingin mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional menjadikan ikon urban desain sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul," kata Basuki kepada wartawan usai memberi kuliah umum di hadapan 471 mahasiswa baru program pascasarjana Fakultas Teknik UGM di Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta, Selasa (27/8/2019).

Menurut Basuki, dimulai tahun ini hingga 2020 pihaknya akan menyiapkan desain kawasan, konsep tata ruang dan tata bangunan serta lingkungan ibu kota yang baru. "Kita akan menentukan dimana letak istananya, kantornya, perumahan dan lokasi komersialnya," katanya.

Selain itu, setelah ada anggaran, selanjutnya akan segera dibangun prasarana dasar dalam rangka membuka akses menuju lokasi ibu kota. "Kemudian kita bangun waduk untuk pasokan air bersih dan sarana transportasi seperti kereta api juga listriknya. Selanjutnya perumahan dan perkantoran," katanya.

Pembangunan sarana dasar berupa jalan ditargetkan akan dimulai pertengahan tahun depan. Apabila selesai dibangun diikuti pembangunan perkantoran dan perumahan dan proses pemindahan sudah bisa dilakukan mulai tahun 2023. "Pemindahan akan bertahap, mulai kantor utama PU dulu, kantor keuangan, kantor Presiden dan itu bertahap," katanya.

Lahan yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota seluas 180.000 hektare, namun untuk tahap awal menurutnya akan di bangun di lahan seluas 40.000 hektar. "Bangunan utamanya di lahan seluas 40 ribu hektar," katanya.

Ia menjamin proses pembangunan ibu kota baru ini tidak akan merusak lingkungan. Pihaknya bahkan akan menghijaukan kembali daerah bekas sawit dan batu bara yang ada di sekitar ibu kota baru tersebut. “Konsepnya A City in The Forest, hutan Suharto banyak bekas ilegal sawit akan dihutankan lagi," katanya.

Ia memperkirakan jumlah penduduk di ibu kota baru berkisar 1,5 juta jiwa karena ada tambahan 800.000 ASN yang akan dipindahkan. Ibu kota negara, kata basuki, hanya menjadi pusat pemerintahan bukan kota bisnis dan perdagangan.

Baca Juga: Komentar Mitra Kukar yang Bakal Jadi Tim Ibukota

Soal dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 460 triliun. Namun begitu pemerintah hanya menggunakan dana APBN sebesar 19 persen, sisanya dari hasil Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 54 persen dan dari pihak swasta 26 persen. Keterlibatan swasta di sini menurutnya dalam bentuk investasi. "Misalnya investasi di air minum, kalau bendungan kita yang bikin," katanya.

Basuki menuturkan dalam waktu dekat pemerintah akan meresmikan jalan tol Samarinda-Balikpapan pada pertengahan Oktober ini untuk mendukung keberadaan calon ibu kota tersebut. Sementara peletakan batu pertama pembangunan jalan ibu kota direncanakan akan dimulai pertengahan tahun depan. "Itu target kami, yang pentingnya prasarana dasarnya dulu, aksesnya dulu yang dibangun," katanya.
(Dev/Edi/Sim)

BERITA REKOMENDASI