Bawaslu DIY Terima 31 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

YOGYA, KRJOGJA.com – Hingga 9 Januari 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menerima 31 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dugaan pelanggaran tersebut meliputi pidana dan administratif yang mana saat ini masih dalam proses tindaklanjut. 

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan dari total 31 laporan yang masuk tersebut, 28 diantaranya diregister dan dilanjutkan dalam pengkajian sementara tiga lainnya tak dilanjutkan karena tidak memenuhi persyaratan Bawaslu. Kasusnya pun menurut dia beragam mulai dari dugaan pelanggaran kampanye hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral. 

“Ada pelanggaran administrasi dan pidana, yang administratif misalnya ada kampanye tanpa pemberitahuan ke kepolisian juga ditembuskan KPU dan Bawaslu. Di awal dahulu ada ASN (Aparat Sipil Negara) yang tercatat sebagai anggota Parpol,” ungkapnya pada wartawan saat ditemui Senin (21/1/2019). 

Dari sekian kasus tersebut ada satu yang masuk dalam pidana pemilu yakni politik uang dan telah divonis pengadilan. Kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Bantul tersebut membuat terlapornya harus menjalani hukuman percobaan tiga bulan kurungan. 

“Kasus money politik, pemberian uang atau barang dan satu sudah diproses di Bawaslu Kabupaten Bantul kemudian dinyatakan terbukti bersalah divonis percobaan tiga bulan. Kasusnya pembagian doorprise di lapangan Guwosari Pajangan Bantul saat kampanye calon anggota DPD RI Hilmi Muhammad,” sambung dia. 

Sementara terkait caleg dari Kabupaten Bantul yang terlibat kasus perzinahan pada 10 Desember 2018 lalu, Bawaslu tak bisa masuk ke ranah tersebut mengingat tindak pidana yang disangkakan adalah tindak pidana umum. “Itu murni pidana umum jadi bukan ranah Bawaslu, namun kami tetap mengikuti proses kasus tersebut,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI