Bayar PKB, Sederhana dan Tidak Sulit

Editor: Ivan Aditya

KEWAJIBAN pemilik kendaraan bermotor (roda dua maupun roda empat) untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), baik yang sifatnya tahunan maupun lima tahunan. Bukti pembayaran pajak salah satunya tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), setelah membayar pajak STNK akan ditandai dengan pengesahan. Jika pembayaran PKB mengalami keterlambatan, nantinya akan diperhitungkan sanksi/denda keterlambatan sesuai dengan spesifikasi waktu keterlambatan.

Karena itulah wajib bagi setiap pemilik kendaraan bermotor untuk menaati perihal bayar pajak. Jika kendaraan bermotor tidak dipajaki, tentu saja akan mengalami sejumlah kendala terkait dengan penggunaannya. Salah satu diantaranya, pada saat ada Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor yang digelar kepolisian, jika pengemudi/pengendara tidak bisa menunjukkan surat-surat (SIM dan STNK), maka pengendara/pengemudi terancam dikenai bukti pelanggaran (tilang). Jika STNK sudah kadaluwarsa, tentu selain terkena ancaman sanksi denda juga berpotensi ‘ditilang’.

Karena itulah, kepolisian berharap masyarakat pemilik kendaraan bermotor, memperhatikan secara seksama masalah itu. Tujuannya, selain taat aturan juga demi rasa aman dan nyaman.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda DIY AKBP Edy Bagus Sumantri SIK melalui Kasie STNK AKP Maryanto SH, Kamis (20/01/2022) menyampaikan masyarakat tidak perlu bingung ketika akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Wajib pajak bisa langsung datang ke kantor Samsat/Ditlantas Polda DIY untuk mengurus pembayaran pajak tahunan (perpanjangan), pembaharan pajak lima tahunan (ganti STNK dan plat nomor), serta pengurusan STNK baru.

Di kantor Samsat disediakan Ruang Informasi dan Pengaduan, sehingga masyarakat atau wajib pajak bisa menanyakan ke petugas Ruang Informasi dan Pengaduan, mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

AKP Maryanto menandaskan, tidak ada yang sulit untuk urusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Jika alurnya dipenuhi, pembayaran pajak tidak memakan waktu lama. Semisal untuk pembayaran pajak tahunan, bisa satu hari jadi. Demikian pula pembaran pajak lima tahunan, juga tidak memakan waktu lama. Pun demikian, mengenai permohonan STNK baru, masyarakat tidak perlu khawatir akan memakan waktu lama.

“Prinsipnya jika tata cara, prosedur dan mekanisme dijalani secara berurutan dan syarat-syarat terpenuhi, semua akan berjalan cepat sesuai waktu yang ditentukan,” ujar AKP Maryanto.

AKP Maryanto menjelaskan mengenai mekanisme penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru. Diperinci mulai awal, pemohon memenuhi persyaratan dengan mengisi formulit SPPKB, identitas diri (sesuai KTP atas nama), menyertakan surat keterangan dari bagian BPKB, membawa faktur lengkap, membawa VIN/NIK dan sertifikat uji tipe, dan cek fisik kendaraan. “Semua persyarata itu mutlak dipenuhi agar untuk pengurusan STNK baru bisa cepat dan lancar,” ujar AKP Maryanto.

Setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan itu, pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor, untuk selanjutnya diseberikan ke loket pendaftaran. Setelah diproses di loket pendaftaran. Pemohon membayar di loket BRI atau BPD yang tersedia di tempat, sebagai acuan untuk mengambil Tanda Nomot Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor.

Jika sudah mendapatkan TNKB, wajiba pajak bisa mengambil STNK di loket STNK. “Itulah mekanisme penerbitan STNK baru, mudah dan tidak berbelit-belit,” jelas AKP Maryanto.

AKP Maryanto menambahkan, untuk urusan pengurusan STNK baru maupun perpanjangan, sebenarnya wajib pajak bisa mengurus sendiri tanpa harus menempuh ‘jalan pintas’ memanfaatkan jasa ‘calo’. Jika tidak bisa mengurus sendiri, wajib pajak bisa minta tolong ‘Biro Jasa’ yang telah memiliki legalitas dan mendapat rekomendasi dari Ditlantas Polda DIY.

Mengenai perbedaan pajak tahunan, lima tahunan, dan permohonan baru, AKP Maryanto menjelaskan perbedaannya hanya masalah spesifikasi waktu. Pajak tahunan hanya pembayaran dan pengesahan yang dituangkan dalam STNK, sedangkan pajak lima tahunan berupa ganti STNK dan ganti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor.

Ditegaskan, petugas kepolisian berusaah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat yang bermaksud membayar pajak kendaraan bermotor. Diharapkan, masyarakat menggunakan atau memanfaatkan ‘jalur resmi’ dan tidak perlu minta tolong orang-orang yang tidak jelas keberadaannya. “Semua itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tandas AKP Maryanto. (Haryadi)

BERITA REKOMENDASI