Belum Penuhi Aksesibilitas, Trans Jogja dan Malioboro Jadi Perhatian Difabel

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Beberapa organisasi seperti Ohana Indonesia dan Organisasi Penyandang Disabilitas di DIY mendatangi DPRD DIY Kamis (13/12/2018) siang. Mereka memberikan rekomendasi perencanaan pembangunan aksesibilitas di DIY yang selama ini dinilai belum maksimal. 

Nuning Suryatiningsih salah satu perwakilan difabel dari Yayasan Ciqal mengatakan beberapa hal terkait pembangunan di DIY masih menjadi sorotan diantaranya perbedaan perspektif antara pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah dengan kebutuhan difabel. Hal tersebut terjadi seperti di kawasan Malioboro di mana jalur difabel yang tak membuat nyaman tuna netra. 

“Jalur di pedestrian Malioboro tidak cukup mempertimbangkan kenyamanan teman-teman tuna netra, karena terlalu mempertimbangkan estetika kemudian lupa fungsinya. Banyak yang sudah terlepas dari jalur yang sebenarnya,” ungkapnya. 

Dian, salah satu perwakilan juga mengungkap bahwa di kawasan Malioboro fasilitas seperti panel lampu lalu-lintas untuk penyeberangan jalan tak bisa mudah diakses difabel khususnya yang menggunakan kursi roda. “Kalau ada yang mendampingi seperti ketika saya mendampingi anak saya mungkin mudah, tapi kalau sendiri menggunakan kursi roda maka akan sulit karena tombolnya tinggi di atas,” terangnya. 

Sementara Didik Yudianto dari Ohana Indonesia menyebutkan bahwa transportasi umum seperti Trans Jogja juga masih belum sepenuhnya memberikan akses pelayanan yang ramah difabel. Memang diakui ada perubahan ke arah lebih baik namun belum sepenuhnya terlihat untuk mewujudkan aksesibilitas DIY. 

“Masuk ke halte Trans Jogja sudah lumayan saat ini meski belum standar bamun ketika bus berhenti ada ruang dengan halte yang sangat menyusahkan pengguna kursi roda. Belum kemudian kurangnya attitude driver Trans Jogja dalam mengemudi yang sangat menyusahkan teman-teman difabel,” ungkapnya. 

Pun begitu, running text pada bus Trans Jogja juga dinilai tak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh difabel khususnya Tuna Rungu. “Running text malah meminta kita berhati-hati padahal yang dibutuhkan itu informasi ini di mana, kemudian pemberhentian terdekat untuk lokasi mana dan petunjuk lainnya yang kami tidak bisa dengarkan, ini yang juga sebenarnya sangat penting,” tandasnya. 

Beberapa hal yang disampaikan perwakilan difabel tersebut lantas mendapatkan tanggapan dari Komisi C DPRD DIY yang diwakili Huda Tri Yudiana. Huda mengatakan bahwa adanya masukan dari organisasi disabilitas menjadi hal baik dalam pembangunan di DIY. Huda tak menampik adanya ketidaksepahaman antara pengambil kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. 

“Maksudnya mungkin sudah baik, memperhatikan estetika dan lain sebagainya tapi ternyata fungsi memang lebih utama bagi teman-teman difabel. Ini yang harus disamakan persepsinya dalam pembangunan kedepan. Kami akan segera panggil Dinas Pekerjaan Umum (PU) baik provinsi maupun kota, juga PR AMI sebagai pengelola Trans Jogja. Apa yang disampaikan teman-teman difabel ini sangat mudah kok untuk direalisasikan,” ungkap Huda. 

Permasalahan tersebut menurut Huda harus segera ditindaklanjuti mengingat Malioboro merupakan cerminan DIY secara menyeluruh yang harus dijadikan contoh acuan. “Kalau Malioboro saja belum saya bayangkan daerah lain yang jauh dari kota, misalnya Gunungkidul atau Kulonprogo pasti akan sangat berbeda. Maka itu kami mendukung agar hal tersebut bisa segera diselesaikan,” tandasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI