BEM Kampus DIY Tolak Omnibus Law, Ini Alasannya

YOGYA, KRJOGJA.com – ‎Sejumlah kampus Yogyakarta yang tergabung dalam Forum BEM DIY menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Penolakan itu muncul karena mereka menilai RUU Cipta Kerja tidak menjawab kebutuhan rakyat indonesia dari aspek ekonomi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Selain itu mereka juga menilai RUU Cipta Kerja tidak menjadi jaminan akan tersedianya lapangan pekerjaan yang mengedepankan hak-hak tenaga kerja yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.‎

“Kami menilai RUU Omnibus Law ini tidak menjawab kebutuhan rakyat Indonesia dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun ketenagakerjaan. Untuk itu kami ‎semua sepakat atas penolakan atau penggagalan Omnibus Law. Ketika masuk forum ini yang hadir cuma diperbolehkan 20 perwakilan karena masih pandemi Covid-19. Ini tidak hanya gerakan BEM DIY tapi juga ada BEM Seluruh Indonesia. Jadi mayoritas kampus Yogya menolak Omnibus Law,” kata Wakil Ketua 1 BEM DIY,Pancar Setiabudi Ilham Mukaromah‎ seusai melakukan dialog dengan L2Dikti, Kesbangpol DIY dan Disdikpora DIY di Unit 8 Kompleks Kepatihan, Jumat (14/8).
Dalam acara ‎dialog tersebut BEM yang hadir berasal dari kampus UII, UNY, UGM, UMY, UPY, dan Janabadra serta beberapa kampus lainnya.

Menurut Pancar ‎dialog itu dilakukan dalam upaya menggagalkan Omnibus Law. Sehingga gerakan tidak hanya dengan turun ke jalan saja tapi juga lewat dialog. Tindakan itu dilakukan, karena mereka menilai dari analisis yang dilakukan para mahasiswa, Omnibus Law tidak akan menyelesaikan ketersediaan lapangan pekerjaan, terlebih lagi mengedepankan hak-hak pekerja. Sedangkan disisi lain permasalahan ekonomi Indonesia tidak berkutat kepada investasi saja, melainkan kualitas kelembagaan yang masih rentan akan praktik korupsi yang menghambat perputaran ekonomi Indonesia.

BERITA REKOMENDASI