BEM Kampus DIY Tolak Omnibus Law, Ini Alasannya

“Selain beberapa hal di atas kami juga menolak sektor pendidikan dimasukkan ke dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan mendesak pemerintah menghentikan praktik liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan serta wujudkan demokratisasi kampus,”ungkapnya.

Menanggapi hal itu ‎Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Agung Supriyanto menyatakan, pihaknya menyambut baik adanya kegiatan tersebut. Bahkan pihaknya berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini ke Gubernur DIY, DPRD dan pusat.

Lewat cara itu pihaknya ingin memberikan penjelasan pemerintah peduli terhadap aspirasi dan perjuangan mahasiswa.Namun karena ranahnya merupakan produk hukum pusat, pihaknya tidak akan bisa berbuat banyak, kecuali mendengarkan dan menyampaikan aspirasi tersebut. Tentu pemerintah akan memiliki kebijakan yang mengakomodir mereka.

“Hal yang menjadi keberatan dan pernyataan sikap dari mahasiswa akan kami teruskan ke Gubernur DIY, dewan, dan rekan-rekan kelembagaan yang punya kementerian masing-masing langsung menyampaikan,”ungkap Agung.(Ria)

BERITA REKOMENDASI