Beri Garansi Kuota 30 Persen Perempuan di BPD

SLEMAN (KRjogja.com)- Minimnya keterlibatan perempuan di struktur pemerintahan desa menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan aktivis perempuan. Padahal selaras dengan semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai demokrasi dengan keterlibatan semua unsur warga dalam tiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan dan kelompok marginal.

"Karena itu kami mendorong agar raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Sleman khususnya agar ramah terhadap perempuan. Kami minta hal ini pada eksekutif dan legislatif agar aspirasi ini bisa diakomodir," tegas Ketua Narasita Renny A Frahesty saat silaturahmi di kantor redaksi SKH Kedaulatan Rakyat diterima Pemimpin Redaksi KR Drs Octo Lampito MPd, Jumat (16/9).

Ikut dalam kesempatan ini rombongan yang menamakan diri Jaringan Advokasi Raperda Sleman Tentang BPD, Rr Pembayun, Ellya Fuadiyah, Hidayatut Thoyyibah (Aliansi Perempuan Sleman), Dina Mariana, Melani Jayanti (IRE Yogyakarta), Tete Sri Rejeki, Novia Rukmi (Forum Komunikasi Perempuan Politik DIY) dan Wasingatu Zakiyah (IDEA).

Ditambahkan, dengan minimnya keterlibatan perempuan menjadikan banyak program yang tidak menyentuh perempuan di desa. "Padahal BPD memiliki peran strategis untuk menentukan arah kebijakan yang strategis. Karena itu kami mendorong keterwakilan perempuan karena bagaimanapun motor penggerak kegiatan di pedesaan adalah perempuan yang sebetulnya perlu diakomodir," tegasnya.

Apalagi saat ini di Sleman keterlibatan perempuan di BPD hanya 2,4 persen. Atinya dai sekitar 900an anggota BPD di Sleman, jumlah anggota perempuan hanya 22 orang. Mereka tersebar di 20 desa yang artinya ada 64 desa di Sleman tidak memiliki keterwakilan perempuan di struktur pemerintahan BPD setempat. (R-7)

BERITA REKOMENDASI