Berikut Tanggapan SBSI DIY Soal Ommibus Law Sosialisasi  OBL Ketenagakerjaan

YOGYA (KRJogja.com) – Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY, Dhani Eko Wiyono memberikan tanggapan terkait sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tentang Tenaga Kerja dan Pengupahan. Ia menegaskan meski menghadiri undangan sosialisasi namun pihaknya tetap berkomitmen menolak realisasi terkair UU Ciptakerja Omnibus Law tersebut.

 

“Pada  awal maret lalu kami dan beberapa serikat pekerja diundang untuk sosialisasi kaitan UU Nomor 11 Tahun 2020  Ciptakerja Tentang Tenaga Kerja dan Pengupahan.Kehadiran kami dalam sosialisasi karena memenuhi undangan. Kehadiran tidak mewakili persetujuan atas kebijakan OBL utamanya Ciptaker,” tegas Dani, Senin (15/3).

 

Ditambahkannya dalam sosialisasi justru hanya sebuah modus menghabiskan anggaran dan terkesan buang-buang anggaran saja. Pasalnya tidak ada forum dialog dan komunikasi dengan hal solutif karena posisi Ciptaker adalah kebijakan pusat dan daerah diminta mensosialisasikan.

 

“Sementara dialog yang dilangsungkan sia sia karena daerah hanya pelaksana sosialisasi tanpa dapat memutuskan. Usulan hanya ditampung untuk disampaikan ke pusat,” tegasnya.

 

Ditegaskan Dani SBSI masih tetap berkomitmen menolak OBL utamanya cipta kerja. Adapun hal krusial dari sisi pengawasan dan penggajian terkesan tidak jelas.

 

“Hal penting yang justru harus dipikirkan di tingkat daerah tentang minimnya  pengawas perusahaan Disnaker. Dari 4.700 perusahaan yang ada di DIY hanya diawasi oleh 23 SDM. Hal ini tidak akan pernah bisa optimal,” tutupnya. (Aje)

 

 

 

 

 

BERITA REKOMENDASI