Berita Populer Sepekan : Usia di Bawah 35 Tahun, Doktor bakal jadi Dosen CPNS hingga Jokowi Resmi Naikan Gaji Kepala Desa 120 Persen

BERAGAM berita telah disajikan dan dinikmati para pembaca setia KRJOGJA.com. Namun, dalam sepekan ini ada lima berita yang mendapat perhatian pembaca. Berikut lima berita terpopuler pilihan pembaca :

Usia di Bawah 35 Tahun, Doktor bakal jadi Dosen CPNS

Pemerintah berencana masukkan para doktor di bawah usia 35 menjadi dosen CPNS Melalui Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU),lulus langsung CPNS ,kalau mau jadi dosen di usulkan maksimal usia 27 tahun.

Demikian Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Prof. John Hendri di Jakarta,Sabtu (9/3 2019). Menurutnya guna memenuhi kebutuhan kekurangan dosen,dengan P3K. Regulasi mengenai dosen CPNS tengah  disiapkan dengan  MenPANRB.

"Aturan sedang diatur PP dan permen, Polanya kayak formasi dosen PNS,bekerjasama dengan 13 kampus  PTN seperti UGM,  IPB ,UI ITB,Unair,Unsyiah,ITS,Unand dan Undip."

Mahfud Jawab 'Tantangan' Andi Arief

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mochamad Mahfud MD menjawab politikus Partai Demokrat Andi Arief yang mengancam layangkan gugatan agar gelar profesornya dicabut.

Mahfud berkata gelar profesor tak bisa dicabut hanya karena permasalahan sepele. Gelar itu baru bisa dicabut bila yang bersangkutan kedapatan melakukan plagiarisme.

"Apa ada orang yang bisa cabut gelar profesor, gelar (profesor) itu hanya bisa dicabut kalau plagiat," kata Mahfud.

Andi Arief mengancam akan menuntut Mahfud MD ke jalur hukum. Andi yang sedang terjerat kasus narkoba ini menganggap Mahfud sok tahu terkait perkaranya.

Merinding! Belanja di Pasar Hantu, Banyak Orang Tapi Kok Sepi..

SUATU hari Towo dan istrinya (bukan nama sebenarnya) pergi berbelanja di sebuah pasar tradisonal yang cukup ramai di desanya. Pasar itu hanya buka setiap hari Senin, Kamis dan Jumat. Para pedagangnya cukup menggelar lapak dagangan di sepanjang sisi jalan, tidak ada tempat khusus seperti kebanyakan pasar umum. Pasarnya terletak di ujung desa yang berbatasan dengan makam umum.

Seperti biasa, Towo dan istrinya berkeliling pasar berbelanja aneka macam kebutuhan. Mulai dari bumbu dapur, satu sisir pisang untuk membuat kolak, beberapa peralatan dapur yang perlu diganti, sayuran, serta daging. Beres berbelanja, mereka berjalan keluar meninggalkan pasar menuju sisi barat tempat sepeda motor diparkir. 

Pengacara ‘KO’ Dipukul Petinju

Handrianus Handriyar Raditya (37) seorang pengacara warga Kelurahan Kalicacing Kota Salatiga babak belur dipukuli Ozz (34) yang juga sebagai pelatih dan petinju dari sebuah sasana. Akibatnya pukulan tersebut korban ‘KO’ dan dirawat di Rumah Sakit Ngawen Salatiga.

Peristiwaan penganiayaan ini terjadi di depan sekolah Yasa Luhur Jalan Jalan Imam Bonjol, Kota Salatiga, Jumat (08/03/2019) siang kemarin sekitar pukul 10.00 WIB. Ketika itu korban menjemput anaknya di Yasa Luhur Kids Center Salatiga, saat berada di depan sekolah ia didatangi pelaku.

Pelaku langsung turun dari motor dan menyerang korban dengan beberapa kali pukulan tangan kosong. Korban tak memberikan perlawanan sehingga menderita lebam dan bibirnya pecah akibat pukulan pelaku.

“Pelaku marah-marah. Saya tanya ada apa bro? Kemudian ia malah memukuli saya. Bibir saya pecah dan gigi patah serta kepala pusing. Kemungkinan ia cemburu karena memang istrinya konsultasi kepada saya soal perceraian dengan pelaku,” ungkap Handrianus Handriyar Raditya di RS Ngawen Salatiga, Sabtu (09/03/2019).

Jokowi Resmi Naikan Gaji Kepala Desa 120 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengerek gaji kepala desa menjadi minimal 120 persen dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA atau setara dengan Rp2.426.640 per bulan. Kenaikan tertuang dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Beleid tersebut diteken Jokowi pada 28 Februari 2019 lalu. Penandatangan PP11/2019 mewujudkan janji kenaikan gaji yang diumbar Jokowi kala menemui ribuan perangkat desa di kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada Januari lalu.

Dengan kenaikan gaji, pemerintah berharap kesejahteraan perangkat desa meningkat. "Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)," tulis Pasal 81 ayat (1) dalam PP 11/2019. (*)

 

BERITA REKOMENDASI