Bernuansa Politis, JCW Minta Dana Bansos Sleman Diberikan Setelah Coblosan

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Dan hibah dan Bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada masyarakat dari pemerintah rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik calon tertentu. Dana bansos pun diharapkan tak diberikan jelang pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Jogja Corruption Watch (JCW) mengatakan bansos merupakan kewajiban pemerintah dan hak masyarakat untuk menerima. Namun karena adanya momentum Pilkada, maka penyaluran bansos untuk masyarakat rawan disalahgunakan.

“Karena dana hibah dan bansos rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. JCW mengusulkan kepada Pemkab Sleman untuk menunda penyaluran Bansos. Lebih baik penyaluran bansos dilakukan setelah pencoblosan,” tegas Baharuddin Kamba, aktivis JCW, Senin (30/11/2020).

JCW juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman untuk melakukan pengawasan realisasi penyaluran bansos agar tidak disalahgunakan untuk menguntungkan pihak atau calon kepala daerah/Cabup atau Cawabup tertentu. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini cukup banyak bantuan yang diberikan pemerintah.

BERITA REKOMENDASI