Birokrasi Dinilai Hambat Pengusaha Wisata Bangkit

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Sektor pariwisata di DIY saat ini berusaha menggeliat kembali setelah terpuruk pandemi Covid-19. Namun, di tengah upaya tersebut para pengusaha pariwisata DIY justru mengalami kendala menyangkut perijinan dan tingginya beban biaya.

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) DIY melalui Wakil Ketua, Hery Setyawan mengatakan saat ini pemerintah sudah memberikan perhatian dengan insentif Rp 2,4 juta bagi pengusaha UMKM. Namun menurut dia hal tersebut tak esensial karena belum mengurai kendala pengusaha.

“Salah satu kendala yang memberatkan adalah sertifikasi usaha yang harus diperbarui secara berkala, lalu surveillance setiap tahun. Untuk memenuhi persyaratan, pengusaha juga harus mengeluarkan biaya puluhan juta untuk akuntan publik. Kemudian kelengkapan izin harus disesuaikan lagi, termasuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan lain-lain.
Kalau pada saat normal semua itu bagus, tapi di saat kondisi nol sekarang semua itu terlalu ribet dan memberatkan. Beri kemudahan, jangan terapkan aturan normal dalam kondisi darurat. Banyak sekali ketidaktepatan penerapan peraturan yang sangat menghambat kami,” ungkap Hery ketika berbincang dalam forum media DPRD DIY.

Para pengusaha saat ini diakui sedang berusaha bertahan sekuat tenaga dan menyesuaikan diri. Namun, argo hutang mereka ternyata terus bergerak naik meski pemasukan begitu menurun mendekati nol.

“Jadi yang perlu disubsidi itu sebenarnya bukan pengusaha, tapi instansi-instansi pemerintah, supaya mereka tidak merecoki kami untuk maju. Sekarang kami mau bangkit, tapi birokrasi lama masih diterapkan, jadi pincang kami larinya. BPJS terus nagih, padahal pemasukan kami nol. Yasudah akhirnya banyak yang memilih bayar dulu kesehatan, tapi ketenagakerjaannya ditunda dulu,” tandas dia.

Sementara Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana memberikan perhatian pada kesulitan para pengusaha di masa pandemi. Ia berharap Pemda DIY bisa membantu para pengusaha dengan melaksanakan perijinan sesuai prosedur yang seharusnya.

“Sekarang ini situasinya, semua SOP ditabrak, apalagi perijinan yang melibatkan antar instansi. Kalau SOP mengatur 2 minggu, ya taati betul. Jangan seperti sekarang rata-rata mengurus perizinan harusnya 2 minggu jadi 2 bulan. Kesannya berurusan dengan pemerintah sangat rumit, ini mesti dihilangkan,” tegas Huda. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI