BLT Minyak Goreng Dinilai Efektif

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kebijakan pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng (migor), dinilai tepat untuk mengatasi dampak naiknya harga komoditas bahan pokok yang belakangan terjadi.

Karena kebijakan BLT migor merupakan salah satu bentuk respons cepat dari pemerintah. Setelah melihat rendahnya daya beli masyarakat, akibat harga minyak yang diserahkan sepenuhnya pada keekonomian pasar.

“Saya kira kebijakan pemerintah untuk memberikan BLT Migor menjadi kebijakan cukup tepat. Karena sifatnya yang sangat fleksibel dan cair penggunaannya. Kendati demikian supaya distribusi BLT Migor bisa tepat sasaran dan penggunaannya bisa optimal. Alangkah baiknya apabila pengawasan terhadap distribusi migor harus ketat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penimbunan migor,” kata pengamat ekonomi dari UAJY sekaligus Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta, Dr Y Sri Susilo MSi

Sri Susilo mengatakan, harga minyak goreng di pasaran yang masih tergolong tinggi, sampai saat ini masih menjadi persoalan masyarakat. Tidak mengherankan jika kebijakan BLT Migor direspons positif oleh masyarakat, karena kebijakan itu menunjukkan respons cepat dari pemerintah yang melihat tingginya harga minyak.

Dengan adanya BLT Migor tersebut, beban masyarakat diharapkan bisa sedikit berkurang. “Saya kira langkah yang diambil pemerintah ini sudah cukup bagus. Karena dengan adanya BLT Migor secara tidak langsung dapat mengurangi beban konsumen dalam membeli migor. Tentunya supaya kebijakan itu bisa efektif, BLT tersebut harus benarbenar dibelikan migor,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta itu menambahkan, supaya penyaluran BLT Migor bisa tepat sasaran dan target pemerintah dapat terpenuhi. Diperlukan basis data yang relatif lengkap (data masyarakat miskin) agar dapat BLT tepat sasaran. Jangan sampai kebijakan BLT Migor yang ditargetkan bisa mengurangi beban masyarakat, jusru menimbulkan persoalan baru.

“Pemerintah boleh tetap menjalankan kebijakan BLT Migor dalam jangka pendek, begitu pula dengan operasi pasar. Namun untuk jangka panjang pemerintah harus menjalankan secara konsisten. Karena kebijakan terkait regulasi minyak sawit (CPO) untuk energi (biodiesel) atau pangan (migor). Artinya keseimbangan antara kebijakan pro pangan dengan pro energi harus seimbang,” paparnya. (Ria)

BERITA REKOMENDASI