BPIP Gelar Vaksinasi Tahap Dua di Kampus UIN Suka

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRJOGJA.com – Dengan menggandeng Polda DIY, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan vaksinasi massal bertempat di Gedung Prof HM Amin Abdullah kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (6/12/2021).

Agenda ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan Vaksinasi Massal tahap 1 pada 28 Oktober lalu. Penerima vaksinasi ini merupakan mahasiswa dan warga masyarakat yang telah menerima vaksin tahap pertama.

Hadir menyaksikan secara langsung Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof Phil Al Makin dan Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi.

“Program vaksinasi BPIP di kampus UIN Sunan Kalijaga merupakan presentasi keberagaman sebagai salah satu nilai dalam Pancasila,” tegas Prof Yudian.

Pihaknya juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menggelorakan kerja gotong royong dalam semua hal untuk kepentingan masyarakat. Berkat kerja gotong royong pula pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dinilai tertinggi dunia.

Sementara Menkominfo, Johny G Plate mengungkapkan, berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat fenomena masyarakatyang menunda vaksinasi karena pilih-pilih merek, hal itu menyebabkan upaya percepatan vaksinasimenjadi terkendala. Saat ini ada sebelas jenis vaksin COVID-19 yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak pilih-pilih merek vaksin, karena semua merek vaksin yang disediakan pemerintah sama aman dan berkhasiatnya.

“Banyaknya merek vaksin bukan diartikan bahwa masyarakat bisa memilih untuk disuntikkan dengan vaksin merek tertentu. Segerakan divaksinasi demi melindungi diri, keluarga, dan orang terdekat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Johnny menyampaikan, pemerintah mengevaluasi dan terus memantauperkembangan varian Omicron yang telah terdeteksi di 45 negara. Sesuai anjuran WHO atau Badan Kesehatan Dunia, pemerintah juga akan segera melakukan genome sequencing, membatasi kegiatan masyarakat, dan menyegerakan pelaksanaan vaksin untuk masyarakat rentan. (Git/ Feb)

 

BERITA REKOMENDASI