BPK Masih Temukan Beberapa Permasalahan Kepatuhan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, masih menemukan beberapa permasalahan kepatuhan, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menyikapi kondisi tersebut BPK memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang ada.

Namun tidak melampaui apa yang menjadi batas tanggung jawab manajemen entitas serta menyatakan secara jelas apa yang harus diperbaiki. Serta siapa yang memiliki wewenang untuk menginisiasi perbaikan yang direkomendasikan.

Baca juga :

Hidupkan Ekonomi, Manfaatkan 'Exit-Entry' Jalan Tol
Layanan Tera Kota Yogya Mulai Dikenai Retribusi

"Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, kami memberikan beberapa rekomendasi perbaikan. Diantaranya memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah. Menginstruksikan kepada pejabat pembuat komitmen pada masing-masing kegiatan untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas kontrak yang menjadi tanggung jawabnya,” kata Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan DIY, Andri Yogama.

Selain Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, penyerahan LHP Kepatuhan tersebut juga dihadiri oleh Sekda DIY, Drs K Baskara Aji, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Bupati Sleman Sri Purnomo. Andri mengungkapkan, demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK, pihaknya mengharapkan agar rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti. Selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Namun seandainya ada temuan hasil pemeriksaan yang kurang jelas, DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan DIY seperti telah diatur dalam MoU. Dalam kesempatan itu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengungkapkan, sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pemda di lingkungan DIY dan Bank BPD DIY mempersilakan publik untuk ikut mengawasi, mengawal dan menilai kinerja masing-masing dari website resmi dan hearing di forum DPRD masing-masing tingkatan.

”Hasil penilaiannya akan kita ketahui dari pemeriksaan BPK yang diterima. Apakah terjadi spending less dan efisiensi pelaksanaan dilakukan secara spending well atau apakah dilakukan secara spending wisely. Dimana dampak outcomenya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi ukuran kelayakan publik,” tambah Sultan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menambahkan, seluruh urusan yang berkaitan dengan pengembalian sudah diselesaikan Pemda DIY sebelum diserahkan kepada BPK, hanya tinggal bab-bab yang sifatnya administratif. Pihaknya akan tetap mengawal penyelesaian bab-bab administratif tersebut agar rekomendasi dari BPK dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemda DIY sebelum batas waktu yang ada. (Ria/Ira)

BERITA REKOMENDASI