BPK Soroti Pembelian Hotel Mutiara, Begini Kata DPRD DIY

YOGYA, KRJOGJA.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan laporan Pemda DIY tahun 2020, salah satunya terkait proses penganggaran dan pengadaan lahan dan bangunan Hotel Mutiara I dan II. Proyek yang dibiayai Dana Keistimewan senilai Rp 170 miliar ini dinilai tidak memadai.

Fraksi Partai Golkar DPRD DIY turut memberikan sorotan atas catatan-catatan BPK pada Pemda DIY. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY, Rany Widayati menilai adanya temuan pada laporan keuangan Pemda DIY menjadi indikasi perlunya transparansi anggaran pembangunan kepada masyarakat.

“Saat ini diperlukan transparansi atau lebih terbukanya anggaran pembangunan pemerintah, baik yang melalui APBD maupun Dana Keistimewaan (Danais). Ini penting karena pembangunan tersebut juga harus berujung kepada kesejahteraan masyarakat, dan yang lebih penting keterbukaan informasi publik juga merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan,” ungkap Rany dalam pernyataannya, Minggu (25/4/2021).

BERITA REKOMENDASI