BPKP Dukung Pariwisata DIY Jadi Tonggak Kebangkitan Ekonomi

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama seluruh Pemda dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merumuskan strategi pengawasan keuangan dan pembangunan, Rabu (19/05/2021). Hal tersebut dilakukan guna menguatkan komitmen bersama serta memastikan efektivitas keuangan dan pembangunan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan DIY di sektor pariwisata.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota harus selaras dan fokus untuk mendukung pemulihan ekonomi ditengah pandemi yang belum sepenuhnya berakhir. Ada tiga kunci agar pemulihan ekonomi lebih cepat, yaitu anggaran pemerintah pusat dan daerah (APBN dan APBD) yang efektif dan efisien mendukung prioritas pembangunan, serta peningkatan investasi karena prosedur yang semakin mudah.

BPKP menurut Ateh telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program/kegiatan/sub-kegiatannya termasuk prioritas anggarannya. “Saat ini sistem informasi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD sudah siap digunakan dan dalam pelaksanaannya tentunya membutuhkan sinergi dan kolaborasi bersama APIP di daerah,” ungkapnya di Kepatihan.

Menurut dia, sinergi dan kolaborasi pengawasan perlu dikedepankan untuk memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu tambah dia, APIP daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik risiko daerah setempat atau pengawasan tematik daerah.

“Perwakilan BPKP DIY telah merumuskan dua pengawasan tematik daerah Tahun 2021, yaitu program desa mandiri budaya, dan pengembangan pariwisata super prioritas Borobudur,” lanjut dia.

Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengapresiasi peran BPKP membantu mengawal program strategis di DIY, khususnya sektor pariwisata. Menurut Sultan, DIY berharap sinergi pengawasan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata khususnya wilayah DIY, serta pemulihan ekonomi nasional.

“Program pariwisata itu mengundang kerumunan, namun di satu sisi dengan adanya pandemi harus menghindari kerumunan. Itukan dilematis makannya saya simbolisasikan dengan kalimat sik penting wareg karo waras. Ini tidak mudah, tapi bagi saya, harus melaksanakan program yang sudah disepakati dengan desa, bagaimana desa bisa tumbuh dan berkembang. Selama ini desa entah Nglanggeran, Mangunan, Breksi dan sebagainya semua bantuan gubernur untuk investasi di bidang pariwisata, nyatanya tumbuh,” ungkap Sultan.

Terkait kolaborasi dengan BPKP, Sultan berharap adanya peran nyata membantu desa dalam mendesai sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang selama ini menjadi momok pemerintah desa. Apalagi, kedepan desa akan memiliki sumber pendanaan yang beragam mulai Dana Keistimewaan, Dana Desa hingga APBD.

“Bagaimana bisa mendesain lebih bagus menjadi kebijakan yang harapan saya bisa dibantu BPKP dalam 20 program desa bagaimana menyatukan dalam sistem report dan pertanggungjawabannya, bisa didesain. Kemampuan desa meningkat dengan danais masuk ada APBDesa juga APBN bantuan desa diaplikasikan tidak menumbuhkan beban untuk desa tapi justru nyaman dan membuat desa maju, bukan jadi urusan,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI