BPPW DIY Gelar Program Awal KOTAKU 2021

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRjogja.com – Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY mengadakan pelaksanaan awal Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 2021 di dua lokasi yaitu ruang audio visual Kantor BPPW DIY Jalan Kenari Yogya dan Gardu Pandang Kelurahan Muja Muju Yogya, Selasa (6/4). Acara tersebut dihadiri Assisten Setda DIY, Kepala BPPW DIY, Kepala Satuan Kerja PPPW DIY dan PPK PKP DIY.

Pelaksanaan awal kegiatan KOTAKU DIY tahun 2021, ditandai secara simbolis dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Simbolis pemakaian APD, yang diwakili oleh 3 kelurahan yaitu BKM Merdeka Kelurahan Terban mewakili kegiatan BPM Reguler, BKM Purwoharjo, Kelurahan Purwokinanti mewakili kegiatan Cash For Work (CFW), serta BKM Giwangan Makmur, Kelurahan Giwangan mewakili kegiatan DFAT. Selain di BPPW, acara ini juga diselenggarakan melalui zoom meeting.

Secara bersamaan di Gardu Pandang RT 54 Kelurahan Muja Muju Yogya juga diselenggarakan penyerahan bantuan sembako dari Program KOTAKU DIY kepada 50 WTP Skala Kawasan Gajah Wong yaitu Kelurahan Muja Muju, Kelurahan Prenggan dan Kelurahan Giwangan.

“Saya berharap dengan adanya Program KOTAKU kehidupan masyarakat di tempat-tempat yang kurang menguntungkan missal di bantaran sungai, berlangsung tapi pasti menjadi membaik kembali,” ujar Tri Saktiyana, Asisten Setda DIY.

Sementara itu, Kepala BPPW DIY Tri Rahayu ST MT mengatakan, pada tahun 2021 program KOTAKU kembali mendapatkan program BPM reguler, program padat karya/Cash For Work (CFW) serta program baru DFAT yang fokus pada perbaikan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Lebih lanjut dikatakan, program padat karya/Cash For Work (CFW) di 21 kelurahan yang terdiri dari 10 Kalurahan di Kabupaten Bantul 7, Kalurahan di Kabupaten Sleman dan 4 Kelurahan di Kota Yogyakarta. Kami berharap dengan adanya program padat karya yang tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di masa pandemi juga bisa menyadarkan masyarakat agar dapat memelihara aset-aset mereka yang berbasis bantuan pemerintah untuk masyarakat yaitu infrastruktur berbasis masyarakat. Nominalnya adalah Rp 300 juta di masing-masing kelurahan.

BERITA REKOMENDASI