Buruh DIY Bergerak, Tolak Omnibuslaw ‘Cilaka’

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Ratusan buruh dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY dan Jawa Tengah menggelar aksi unjukrasa di kawasan Jalan Malioboro, Rabu (26/02/2020) pagi. Mereka kembali melayangkan aspirasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang dinilai tidak berpihak pada buruh.

Koordinator aksi, Ali Prasetyo menyebut ada tiga tuntutan buruh dalam aksi kali ini yakni desakan pada DPR RI untuk menolak pasal-pasal yang diusulkan pemerintah yang dinilai justru mengorbankan rakyat demi investasi, mengajak rakyat untuk melakukan aksi jika pemerintah bersikukuh mengesahkan pasal-pasal merugikan dalam Omnibuslaw Cilaka serta mengajak mahasiswa dan pelajar untuk ikut menolak pasal-pasal merugikan. Menurut Ali, banyak pasal yang dinilai justru merugikan buruh demi mencari masuknya investor ke Indonesia.

“Buruh bisa dengan mudah di PHK atau dikurangi jam kerja bila berserikat dan kritis. Ini bertentangan dengan UU 21 tahun 2000 serta Undang-Undang Dasar tentang jaminan kebebasan berserikat. Belum lagi penurunan drastis pesangon, lalu pengupahan yang jatuh pada hitungan per jam akan menjauhkan buruh dari kepastian kerja, padahal di Indonesia sistem jaring sosial masih sangat lemah,” tegasnya.

Baca juga :

Malioboro Naik Kelas
Permintaan Bibit Pisang Tinggi

Hal-hal tersebut menurut Ali akan memperlemah posisi buruh dan dampaknya memperburuk kesejahteraan buruh Indonesia. “Ini kami nilai akan melegalisasi perbudakan, karena memperdalam cengkraman pasar kerja fleksibel,” sambungnya.

Sementara Anggota Komisi B DPRD DIY, R Dwi Wahyu yang menemui para peserta aksi menyebut Omnibuslaw Cipta Lapanhan Kerja dibuat bukan untuk merugikan buruh, namun justru sebaliknya diharapkan menjadi solusi bagaimana membuat regulasi yang tak ada sekat-sekat merugikan buruh.

“UU ini yang membuat DPR RI maka kami akan laporkan untuk meninjau kembali pasal-pasal yang merugikan buruh. Omnibuslaw dibuat bukan untuk merugikan buruh tapi justru dengan harapan akan menguntungkan buruh. Ada beberapa pasal yang membuat keberatan teman-teman buruh di Yogyakarta, maka kami DPRD DIY akan melayangkan surat resmi ke Jakarta,” tegas Dwi yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY. (Fxh)

BERITA TERKAIT