Buruh Gugat Upah Minimum DIY

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY menggugat SK Gubernur No. 340/KEP/2020 yang mengatur tentang besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DIY. Para buruh menilai besaran upah tahun 2021 tersebut tidak sesuai dan malprosedur.

Sekjen DPD KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan nominal upah minimum DIY dinilai masih sangat jauh dari standar hidup layak. Menurut dia, dari hasil survei pihaknya menyebut jika rata-rata upah layak di DIY mencapai Rp 3 juta perbulan.

“Upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur DIY sekitar Rp 1,7 juta masih jauh dari komponen hidup layak. Padahal buruh itu untuk hidup layak harus mencukupi papan sandang pangan, kesehatan dan jaminan sosial,” ungkapnya di PTUN Yogyakarta, Kamis (1/4/2021).

Irsyad menjelaskan, upah minimum memang hanya untuk buruh yang bekerja 0-1 tahun. Namun, pada kenyataannya buruh menemukan fakta bahwa ada sebagian pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun tetap mendapat gaji sama seperti upah minimum.

“Kalau upah minimumnya sangat rendah maka sama saja, nanti skala upah untuk buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun tetap akan pakai umah minimum sebagai dasarnya. Misalnya, kalau sudah bekerja 2 tahun akan ada kenaikan sebesar 10 persen dari upah minimum, kalau upah minimum Rp 2 juta maka hanya Rp 2,1 juta naiknya. Sehingga upah yang bekerja 0-1 tahun sama yang lebih dari 2 tahun tetap dirugikan,” lanjutnya.

Kuasa hukum DPD KSPSI DIY, Ahmad Deva Permana menambahkan, gugatan di PTUN terhadap SK penetapan UMP tahun 2021 muncul karena adanya malprosedur dalam pembuatan SK tersebut. KSPSI menilai ada prosedur yang tak dilalui dan terpenuhi pada SK Gubernur tersebut.

“Kami juga menilai dalam pembuatan SK seharusnya melampirkan alasan sosiologis, filosofis maupun alasan yuridis. Tapi kami melihat dalam SK penetapan itu tidak mencantumkan hal-hal tersebut. Lalu ada beberapa hal yang kami memandang dalam penetapan SK ini tidak memenuhi norma-norma kemudian secara aturan hukum untuk menjadi SK yang baik,” tandas dia. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI