Buruh Rokok DIY Tagih Realisasi Bagi Hasil Cukai

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSPRTMM) DIY, mempertanyakan terkait realisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 206 tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Para buruh meradang belum merasakan dampak bagi hasil yang seharusnya bisa lebih menyejahterakan mereka.

Waljid Budi Lestarianto, Ketua PD Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman DIY, mengatakan dalam Permenkeu 206, disebutkan bahwa DIY mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar Rp 10 miliar untuk lima kabupaten/kota dan provinsi. Dalam aturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 230 tahun 2020 yang menjadi turunan Permenkeu 206, dijelaskan pula peruntukan Rp 10 miliar yang didapatkan DIY tadi.

“Sesuai aturan, peruntukkannya untuk kesehatan 25 persen, penegakan hukum 25 persen kemudian 15 persen untuk peningkatan SDM petani tembakau dan buruh rokok dan 35 persen untuk bantuan petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Kami dari pekerja sampai saat ini tak ada kejelasan dana bagi hasil cukai tembakau ini. Peningkatan kapasitas SDM maupun BLT belum ada,” ungkap Waljid pada wartawan, Jumat (06/08/2021).

Para buruh kini meminta Pemda DIY untuk taat pada aturan sesuai Permenkeu 206 tahun 2020 dan segera merealisasikan dana bagi hasil. Apalagi mereka mengetahui bahwa besaran Rp 3 miliar yang menjadi bagian provinsi telah diserahkan seluruhnya ke bidang kesehatan.

Sebagai rincian menurut data buruh, Rp 10 miliar bagi hasil cukai rokok untuk DIY dibagi Rp 3 miliar untuk provinsi, Kabupaten Bantul Rp 2,1 miliar, Kabupaten Sleman Rp 1,7 miliar, Kabupaten Kulonprogo Rp 1,1 miliar, Kabupaten Gunungkidul Rp 1,1 miliar dan Kota Yogyakarta Rp 765 juta. Waljid menyebut 4.500 buruh rokok di DIY sampai saat ini belum menerima buah dari bagi hasil cukai rokok.

“Seharusnya untuk peningkatan SDM petani dan pekerja rokok juga BLT petani dan pekerja pabrik rokok. Kalau diarahkan ke kesehatan, kami mohon ke Disnaker agar dibicarakan ke Dinkes. Kalaupun untuk BLT tak bisa didapat karena kami masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ya bisa dialokasikan ke kesehatan buruh dan petani, misalnya suplai kebutuhan masker, vitamin atau akses mudah gratis vaksinasi atau hal apapun untuk menunjang kesehatan petani tembakau dan buruh rokok,” tegasnya.

Terpisah, Stevanus Handoko, Anggota Komisi A DPRD DIY menilai, seharusnya Pemda DIY segera mengimplementasikan realisasi bagi hasil cukai rokok tersebut. Menurut dia, para petani dan buruh wajib disejahterakan sesuai amanat dalam Permenkeu 206 tahun 2020 tersebut.

“Seharusnya segera dilaksakanan seturut peraturan yang ada. Untuk buruh ya harus jelas kesehatan, peningkatan produksi, peningkatan SDM dan bantuan-bantuan untuk petani dan buruh,” tandas Stevanus ditemui di DPRD DIY. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI