Buruh Tolak Perpanjangan Tanggap Darurat DIY

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jogja Bersatu mendatangi DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi, Jumat (26/06/2020) siang. Buruh menyoroti berbagai hal, salah satunya perpanjangan masa tanggap darurat bencana yang diputuskan Pemda DIY hingga 31 Juli mendatang.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY, Dani Eko Wiyono mengatakan keputusan memperpanjang tanggap darurat merupakan hal yang dinilai tidak efektif. Saat ini menurut dia, masyarakat sudah keluar rumah seperti sediakala untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Kami tidak setuju, toh sekarang sudah banyak yang keluar juga. Kami mengkritisi, apakah Corona ini hanya ketakutan politis saja. Alasan perpanjangan tanggap darurat ini kan disebutkan masyarakat tidak disiplin, jadi narasinya dibalik-balik padahal aturan pemerintah kan tidak jelas,” terangnya usai audiensi.

Dari buruh sendiri, tercatat sampai saat ini 38 ribu buruh formal terdampak pandemi Covid. Bantuan dari Pemda pun dinilai belum sampai para pekerja formal yang terpaksa menjadi korban akibat pandemi.

“Belum ada bantuan, sudah ada skema untuk buruh informal tapi untuk yang formal belum. Ini mengapa kami datang ke DPRD untuk mengkritisi sekaligus mendapat solusi,” sambung Dani.

Di sisi lain, terkait persiapan normal baru, para buruh dari Aliansi Buruh Jogja Bersatu mengaku belum diajak berbicara sama sekali oleh Pemda DIY terkait aturan-aturan yang nantinya diterapkan.

Sementara Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanta mengatakan pihaknya sudah meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY untuk berkomunikasi dengan serikat buruh demi mencari solusi terbaik. “Kami dorong pemda lakukan bansos lebih luas pada buruh. Bansos untuk buruh informal, seperti buruh gendong dan bisa diperluas untuk buruh formal. Jangan ada warga merasa terabaikan,” ungkapnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI