Cholid Mahmud Minta Pengelolaan Keuangan di DIY Akuntabel

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Cholid Mahmud menyelenggarakan rapat secara virtual membahas refocusing anggaran terkait pandemi Virus Corona, Selasa (09/06/2020). Dalam kesempatan ini Cholid Mahmud mendesak agar penyelenggaraan pengelolaan keuangan di DIY benar-benar terjaga dalam akuntabilitasnya.

Rapat daring ini menghadirkan pimpinan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-DIY, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPAK) Daerah se-DIY, BPKA DIY serta Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY. Cholid Mahmud mengingatkan kepada seluruh pihak agar adanya kepekaan dan kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Mudah-mudahan pengananan refocusing anggaran di DIY berjalan baik. Saya bahagia jika DIY tidak punya persoalan anggaran pascaCovid-19. Bisa cepat dan hati-hati,” kata Cholid.

Ia mengatakan refocusing anggaran di DIY diprioritaskan untuk tiga hal yakni kesehatan atau penanganan Covid-19, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan dukungan ekonomi. JPS menurutnya memiliki problem paling besar, terutama terkait untuk data penerima.

Menurut Cholid Mahmud, terkadang pendataan dari tingkat bawah baru diminta tetapi bantuan dari pemerintah pusat sudah turun. “Datanya dari 2011 atau 2014, itu data sebelum terjadi Covid-19. Sehingga Pemda mengalami banyak kesulitan,” katanya.

Kepala Perwakilan BPKP DIY Slamet Tulus Wahyana mengatakan refocusing anggaran di DIY ada sekitar Rp 900 miliar. Terdiri dari JPS sebesar Rp 380 miliar, bidang kesehatan Rp 314 miliar dan dukungan ekonomi Rp 214 miliar.

Mnurutnya perlu dilakukan pencermatan, karena sampai saat ini realisasi yang telah terpantau belum banyak. Baru sekitar Rp 44 miliar saja di bidang kesehatan.

“Kami wanti-wanti supaya jangan sampai pengeluaran semua di akhir. Karena risiko pengadaan barang dan jasa adalah kemahalan harga, barang tidak sesuai spek. Kemungkinan juga ada tumpang tindih dari pusat dan daerah. Selain itu juga pemanfataan barang, jangan sampai setelah pandemi merekda baru datang APD-nya,” katanya. (*)

BERITA REKOMENDASI