Dana Cukai Hasil Tembakau Harus Sejahterakan Pekerja

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (RTMM-SPSI) DIY menggelar diskusi advokasi bersama stakeholder, Sabtu (22/01/2022). Banyak hal menarik dibahas, termasuk kesejahteraan pekerja dengan kenaikan cukai hasil tembakau yang dana bagi hasilnya mulai dibagikan akhir 2021 lalu.

Bimo Adisaputro, Humas Bea Cukai DIY mengungkap Peraturan Menteri Keuangan tentang Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau sudah diteken beberapa waktu lalu dan mulai diimplementasikan. Di dalamnya memuat pemanfaatan dana bagi hasil yang mengalami perubahan persentase kemanfaatan.

“Jadi, untuk kesejahteraan pekerja di ekosistem industru tembakau 50 persen, kesehatan 40 persen dan penegakan hukum 10 persen. Di DIY, evaluasi tahun 2021 mendapatkan nilai memuaskan dari maksimal poin 6 rata-rata di atas 5. Penyaluran bantuan kesejahteraan buruh akan lebih tepat sasaran harapannya,” ungkapnya disela diskusi.

Tahun 2021, anggaran dana bagi hasil kenaikan cukai di DIY mencapai angka Rp 10 miliar dari Pemda DIY dan telah didistribusikan ke lima kabupaten/kota dengan kewenangan masing-masing. Dana tersebut memang relatif kecil dibandingkan wilayah lain yang menjadi penghasil tembakau ataupun memiliki industri hasil tembakau.

Andreas Hua, Wakil Ketua Umum PP Federasi Serikat Pekerja RTMM-SPSI, menyampaikan bawasanya ekosistem tembakau dari hulu ke hilir seluruhnya terdampak kenaikan cukai. Pihaknya akan terus mengawal pembagian dana hasil cukai tersebut untuk memastikan kesejahteraan pekerja.

“Kami konsern pada dana bagi hasil cukai karena memang pekerja ini mengandalkan hal itu. Industri rokok seolah selama ini menjadi sapi perah namun pekerja belum sepenuhnya sejahtera. Kami akan terus mengawal agar dana bagi hasil bisa tepat sasaran,” tandasnya.

Sementara, Budidoyo, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), mengatakan bahwa industri tembakau merupakan satu rangkaian yang saling terkait. Ketika ada kebijakan di hilir dipastikan akan berdampak sampai ke hulu.

Di DIY menurut dia, kenaikan cukai rokok dapat dirasakan para pekerja karena keterbukaan Pemda DIY dalam berdiskusi dengan serikat pekerja. Dana bagi hasil yang relatif kecil dinilai memudahkan kontrol alokasi hingga ke tangan pekerja.

“Di DIY peruntukannya sudah sesuai, karena Pemda terbuka untuk memanfaatkan dana bagi hasil agar tepat sasaran. Kalau masih ada kekurangan tinggal komunikasi dan diperbaiki. Kalau DIY, terutama alokasi danannya kecil. Karena kecil tapi amanah, jadi lebih baik.
Misalnya di Jawa Timur, besar tapi bingung memanfaatkannya. Kami apresiasi memang adanya diskusi seperti ini agar semua terbuka, harapannya daerah lain bisa sering menggelar kegiatan ini,” pungkas dia. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI