Dana Kalurahan Belum Cair, Satgas Covid RT Berhutang

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) Mikro yang diterapkan DIY menuai konsekuensi di tingkat bawah. Satgas di tingkat kalurahan pun harus mengeluarkan uang terlebih dahulu bahkan berhutang untuk membuat posko.

Lurah Hargowilis Kapanewon Kokap, Kulonprogo, Dalijan ketika dihubungi wartawan mengungkap pihaknya sudah mengalokasikan 8 persen dari total dana kalurahan senilai Rp 1,3 miliar untuk penanganan Covid. Namun sampai saat ini dana belum juga turun sehingga pihaknya harus mencari dana talangan.

“Kami sudah membentuk posko dan masih dalam proses untuk logistik bisa ada di posko. Satgas sudah ada, tapi baru taraf sosialisasi untuk yang ke RT/RW. Tapi tanda posko banner ataupun hal lain baru dalam percetakan, rencana untuk satu posko di Kalurahan dan 77 posko di RT,” ungkapnya.

Sementara untuk pengadaan logistik, saat ini pihak kalurahan masih mengandalkan pinjaman lantaran belum selesainya APBKelurahan. Alhasil, biaya pencetakan banner dan keperluan logistik lain untuk posko menggunakan dana pinjaman.

“Sementara ini karena terkait pengadaan logistik dan lain-lain terpengaruh anggaran. Sampai saat ini masih belum bisa mencairkan karena APBKalurahan masih dalam proses. Penanganan Covid di Kalurahan dianggarkan 8 persen dari dana desa. Ini kita sementara cari pinjaman dulu untuk menutupi kegiatan ini. Nanti gali lubang tutup kalau ABBKalurahan sudah selesai,” sambung Dalijan.

Dalijan berharap kasus Covid di wilayahnya terus konsisten zero seperti yang terpantau saat ini. Pasalnya, apabila kasus muncul dan bertambah banyak, maka anggaran yang dialokasikan diprediksi tak akan cukup.

“Pengalaman tahun lalu kita sudah anggarkan tapi masih sangat butuh suntikan dana dari anggaran yang lain apalagi kalau banyak kasu. Harapannya kedepan terus zero seperti saat ini,” pungkasnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengharapkan peran serta kabupaten dan daerah untuk bersama mendukung PTKM Mikro DIY. Apalagi melihat data beberapa hari terakhir, kasus harian positif DIY mengalami penurunan yang mana menjadi indikator baik penanganan.

“Pendanaan kegiatan penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan harus didukung bersama-sama, tidak hanya dari dana desa, tetapi juga dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, CSR perusahaan hingga masyarakat. Ini harus dilakukan agar penerapan bisa maksimal dan kasus berangsur turun hingga bisa dikendalikan,” tandas Eko. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI