Dana Keistimewaan Jangan Sampai Jadi Sarang Korupsi

YOGYA (KRjogja.com) – Penghageng Tepas Kraton Yogyakarta KRT Yudho Hadiningrat menegaskan agar pembahasan dan penyusunan perda is (perda keistimewaan) dapat dilangsungkan dengan seksama. Ini agar dapat dirancang program yang matang untuk menghabiskan dana keistimewaan sebanyak Rp 231 miliar yang sudah dianggarkan pemerintah.

"Jangan sampai nanti jadi sarang korupsi, ajang bagi-bagi duit, tapi kegiatannya fiktif," tegasnya dalam Dalam acara Penjaringan Aspirasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diselenggarakan Forum Keistimewaan Untuk Kesejahteraan (FKK) hari ini di Balaikota Yogyakarta, Jumat (23/08/2013).

Danais Rp 231 miliar menurutnya akan turun September ini dan harus dihabiskan hingga akhir tahun, diatur Pemda setempat dengan sistem 'top-down'. Sementara pada tahun 2014 sudah dianggarkan dana lagi sebanyak Rp 1,4 triliun. "Maka yang dibutuhkan Kota Yogya apa? Harus benar-benar diperhitungkan. Kalau nanti tidak habis, bisa jadi 2014 tidak dikasi 1,4 triliun. Jadi mohon disikapi hati-hati," imbuhnya.

Ia menjelaskan pula hanya ada tiga daerah di Indonesia yang mendapatkan dana keistimewaan. Aceh mendapatkan selama 20 tahun untuk sosialisasi kepada warga agar paham mengenai NKRI. Papua mendapatkan selama 25 tahun untuk mengentaskan kemiskinan di sana. "Yogyakarta lain, karena diberikan dana keistimewaan seumur hidup, sepanjang Yogyakarta masih dinyatakan sebagai daerah istimewa. Ini karena perjuangan rakyat Yogyakarta di dalam menegakkan NKRI," paparnya.

Ia menuturkan, keistimewaan Yogyakarta sudah terbentuk pada 1755, sejak adanya perjanjian damai antara Pangeran Mangkubumi dengan Belanda melalui Perjanjian Giyanti. Akhirnya ia mendirikan Kraton Yogya dan menjadi Hamengku Buwono I. "Ia menjadi sultan yang menjadi pemimpin pemerintahan dan agama. Sehingga apakah gelar sultan perlu dicantumkan lengkap dalam Perda Is atau tidak, lha monggo (silakan)," ujarnya. (Den)

BERITA REKOMENDASI