Dana Rp 50,58 M Klaim 25 RS Kasus Covid DIY Belum Cair

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan DIY melaporkan terdapat 25 rumah sakit (RS) dengan klaim kasus Covid-19 dengan jumlah pasien sebanyak 880 orang yang belum terbayarkan pemerintah pada 30 September 2020. Dari jumlah tersebut nominal klaim sebesar Rp 50,58 miliar. Adapun data jumlah pasien tersebut lebih sedikit dibandingkan dari data jumlah pasien dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY.

“Dari hasil pemeriksaan laboratorium dan terkonfirmasi positif terdapat tambahan 26 kasus positif sehingga total kasus positif covid-19 di DIY menjadi sebanyak 3.171 kasus per 14 Oktober 2020,” tutur Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Sahat MT Panggabean di Yogyakarta.

Sahat menyampaikan dalam penanganan kasus Covid-19, tidak semua pasien dirawat di RS karena kasus positif Covid-19 yang tanpa gejala tidak perlu dirawat di RS. Selain itu, jumlah rumah sakit yang klaimnya telah dibayar oleh pemerintah juga lebih sedikit dibandingkan jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 di DIY yang sebanyak 27 RS.

”Masih ada klaim dari RS untuk perawatan pasien Covid-19 yang belum dibayarkan pemerintah. Bukan tidak dibayarkan, karena data-datanya perlu diverifikasi. Jangan sampai pemerintah salah bayar,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap RS dapat mengirimkan dokumen yang valid agar proses verifikasi dapat lebih mudah dan cepat melakukan pencairan klaim. Demikian pula dengan satuan kerja yang mengalokasikan dananya untuk kebutuhan penanganan Covid-19.

Verifikasi diperlukan untuk kejelasan untuk apa dana itu digunakan, misalnya untuk pengadaan hand sanitizer, disinfektan maupun infrastruktur yang dibuat untuk protokol kesehatan. ”Tetap verifikasi jadi kunci untuk pembayaran itu,” tandasnya.

Direktur Utama RSUP Dr Sardjito dr Rukmono Siswishanto M Kes Sp OG(K) mengaku klaim yang belum terbayarkan tersebut dimungkinkan persyaratannya belum cukup dipenuhi karena cukup banyak dokumen administrasi. Hal tersebut tidak mempengaruhi RS dalam penanganan kasus pasien Covid-19 di DIY sejauh ini.

”Artinya klaim tersebut harus segera diselesaikan. Jika persyaratan sudah memenuhi syarat itu sangat mudah dan difasilitasi. Klaim itu tetap harus dilakukan verifikasi dengan BPJS Kesehatan. Perubahan diagnosa itu yang harus dibedakan untuk pembiayaan Covid-19 apakah ditanggung pemerintah atau BPJS Kesehatan atau asuransi penjaminnya, jadi sudah terfasilitasi semuanya,” ungkap Rukmono.

Rukmono menegaskan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hanya menanggung biaya penanganan pasien Covid-19 dengan tetap melalui verifikasi BPJS Kesehatan. Jika ada penyakit di luar atau di luar kriteria Covid-19, maka biaya dibebankan klaim kepada BPJS Kesehatan, asuransi penjaminnya atau mandiri.

”Ada co-insidennya, jadi sepanjang administrasi itu dilaksanakan dengan baik maka pihak RS tidak akan dirugikan atau terbebani. RSUP Dr Sardjito aman sejauh ini,” pungkasnya. (Ira)

BERITA REKOMENDASI