Danais DIY Jadi Contoh untuk Daerah Otonomi Khusus

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Anggota DPD RI Dapil DIY menggelar rapat kerja bersama Pemda DIY di Kepatihan, Selasa (17/12/2019). Beberapa hal dibahas termasuk Undang-Undang Keistimewaan (UUK) yang didalamnya memuat dana keistimewaan.

 

Anggota DPD RI, Cholid Mahmud mengatakan sistem dana keistimewaan yang dituangkan dalam UUK dinilai jauh lebih baik dari sisi penganggaran hingga pertanggungjawaban. Hal tersebut mendapat perhatian dari pemerintah pusat yang akan menerapkan sistem sama untuk daerah dengan otonomi khusus (otsus).

“Selama ini seperti DKI, Aceh dan Papua mendapat dana otsus yang hanya digelondongkan begitu saja seturut besaran dari nasional. Tidak ada usulan program dan anggaran, tidak dirinci digunakan untuk apa dan evaluasinya tidak maksimal. Hasilnya juga tak bisa menggambarkan sesuai yang awal digagas dulu misalnya mengejar ketertinggalan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya,” ungkap Cholid di sela rapat kerja.

DIY menurut Cholid saat ini tinggal memaksimalkan kinerja manfaat dari adanya Danais tersebut. Pasalnya selama ini masyarakat mengalami kesulitan mengakses dana yang di tahun 2020 mencapai angka Rp 1,32 trilyun.

“Pintu paling terbuka masyarakat mengakses itu di kebudayaan dari lima poin keistimewaan. Kebudayaan sudah dirumuskan dalam Perdais yang artinya sangat luas memasuki hampir semua segi kehidupan. Selama ini masyarakat merasa sangat jauh menyentuh danais,” sambung Cholid.

Sementara GKR Hemas menambahkan saat ini memang tak dipungkiri masyarakat DIY belum dekat mengakses danais. Aturan yang tidak mudah menjadi salah satu alasan di mana tak semua masyarakat memahami.

“Kraton saja tidak mudah mengakses, buktinya masjid pathok negara pun anggaran danais tidak mencukupi untuk pembangunannya. Namun bisa dibentuk jaringan hingga ke desa atau kelurahan, dibentuk lembaganya agar masyarakat bisa mengakses,” tandas Hemas.(Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI