Danais Rp 6,9 M untuk UPT Malioboro Dipertanyakan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Rapat tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA APBD 2020 antara Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dengan Dinas Pariwisata yang dilaksanakan Tanggal 14 Januari 2020 mengungkap adanya aliran Dana Keistimewaan (Danais) untuk UPT Malioboro yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pariwisata di tahun anggaran 2020 sebesar Rp 6,9 Miliar. Dewan pun mempertanyakan dasar hukum pemberian dana yang dilewatkan melalui mekanisme bantuan keuangan khusus ini.

Antonius Fokki Ardiyanto, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mengungkap dana sebesar Rp 6,9 miliar digunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian Jogoboro Rp 3,7 miliar yakni 110 personil, lalu untuk kebersihan Rp 1,1 miliar, tenaga outsourching teknik infrastruktur Rp 1 miliar. Hal tersebut menurut Fokki membuat rancu penyelenggaraan ketatanegaraan pemerintah lantaran UPT Malioboro berada di bawah Dinas Pariwisata yang bekerja di bawah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Baca juga :

Lelang Lebih Awal, Proyek Fisik Harus Pertimbangkan Hari Efektif
Waspada! 17 Talut di Kota Yogya Dipetakan Rawan Longsor

“Sedang Danais adalah implementasi dari pelaksanaan UU 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY untuk mendukung penyelenggaraan urusan tambahan yaitu urusan keistimewaan yang hanya berlaku di tingkatan pemerintah DIY. Maka ketika UPT Malioboro yang merupakan unit teknis dari Dinas Pariwisata untuk melaksanakan tugas dari otonomi daerah sebagian tugasnya dibiayai oleh danais untuk melaksanakan tugas, maka ini problem serius dari kacamata hukum administrasi negara,” ungkap Fokki dalam rilis pada media Kamis (16/01/2020).

Fokki juga mengungkap bahwa struktur anggaran yang masuk untuk membiayai sebagian kegiatan dari UPT Malioboro melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus yang masuk melalui APBD Kota Yogyakarta tahun 2020 ini. Muncul pertanyaan menurut dia, apa yang menjadi dasar hukum daripada nomenklatur Bantuan Keuangan Khusus tersebut.

“Karena dalam peraturan perundangan undangan baik UU maupun permendagri dan permenkeu yang berkaitan dengan nomenklatur Bantuan Keuangan Khusus belum ditemukan payung hukumnya, dan yang ada adalah bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya. Ini juga problem hukum administrasi negara,” tandasnya.

Bila tak segera ditindaklanjuti, Fokki menilai hal tersebut menjadi potensi temuan KPK karena tak sesuai dengan hukum administrasi negara. “Saya minta kemarin dicatat oleh notulen, dewan sudah mengingatkan dan harapannya segera diselesaikan karena potensi temuan KPK,” pungkas. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI