Darurat Kebocoran Data, Permikomnas Himbau Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Keamanan 

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Di tengah Pandemi Covid 19, masyarakat dibayangi maraknya kebocoran data warga negara, sehingga kasus penjualan data disinyalir semakin masif. Hal itu disampaika Khusni, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS) melalui hasil kajian bidang advokasi Permikomnas pada akhir Agustus 2021 ini.

“Banyak deretan kasus kebocoran data, yang lebih parahnya lagi ditengah pandemi begini data 1.3 jt WNI di E-Hac juga bocor dan Kemenkes secara serampangan malah meminta masyarakat menghapus aplikasi eHac. Kebocoran adalah bahasa yang dinormaliasi di Masyarakat, sebenarnya data kita semu telanjang,” kata Khusni, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS)

Di tengah kemajuan teknologi yang semakin hari terus meningkat, Khusni menghimbau warga untuk selalu hati hati menyikapi data data pribadi, sebab ada hal negatif yang membarengi, yaitu penjualan data pribadi yang kian masif. Data pribadi yang seharusnya dijaga, bukan malah marak diperjualbelikan. Tentu saja hal ini terjadi karena sistem keamanan data di Indonesia masih lemah.

Permikomnas lantas meminta pertanggunjawaban kepada pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki sistem keamanan data. “Maraknya kasus penjualan data ini perlu menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah harus segara memperbaiki sistem keamanan data karena selama ini data penduduk Indonesia benar-benar telanjang,” ungkap Khusni.

Bahkan, sebelum data di EHac bocor, sebelumnya pada awal Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant Tokopeda dikabarkan dijual di situs gelap (dark web). Selain itu, ShinyHunters mengklaim telah menjual 1,2 juta data pelanggan Bhinneka pada Mei 2020 lalu.

Kasus yang memghebohkan juga tersebarnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, data tersebut dibagikan di forum komunitas hacker dalam bentuk file berformat PDF. Serta banyak kasus lainnya.

“Imbauan untuk warga harus hati-hati dengan dengan data swndiri karena pemerintah saja tidak menjamin keamanan data penduduknya,” pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI