DAU Ditunda, Pemda DIY Tinjau Aliran Kas

YOGYA (KRjogja.com)  – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akhirnya meninjau penataan aliran kas akibat pencairan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU). Pemda DIY terpaksa akan menunda atau menghapuskan beberapa  program/kegiaatan jika DAU tidak kunjung dicairkan nantinya.

"Kita masih berpikir positif tentang penundaan DAU bukan pemotongan. Artinya kita harus menunda tanpa melakukan perubahan APBD dan melihat aliran kas per September 2016 terganggung tidak dengan tidak dicairkannya DAU mulai September ini," ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo yang akrab disapa BWH kepada KRjogja.com, Jumat (2/9/2016) malam.

BWH mengatakan pihaknya ingin melihat penundaan DAU pada September 2016 ini kapan akan dicairkan, apakah tahun depan atau berjalan. Apabila aliran kas Pemda DIY per September tidak terganggu, maka DAU masih bisa diganti dengan pendapatan yang lain. Hal ini dengan catatan kemungkinan memakai kucuran dana-dana dari pusat seperti sisa Dana Aliran Khusus (DAK) maupun dana-dana yang belum mempunyai juklis untuk mencukupi DAU.
 
"Jika pemerintah tidak memberikan izin penggunaan dana-dana pusat lainnya untuk mencukupi DAU, terpaksa kami akan melakukan beberapa kegiatan dibintang. Artinya alokasi anggaran kegiatan yang dibintang ini tidak dicairkan pada November dan Desember," tandas BWH.

Menurutnya akibat penundaan DAU ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat pada saat mengalokasikan DAU ke daerah. Sehingga DAU ini bisa dipergunakan untuk kepentingan daerah dalam konteksnya, tetapi berbeda dengan DAK dan Dana Keistimewaan (Danais), cukai tembakau, hingga pajak rokok. Meskipun masuk pada uang daerah, tetapi penggunaanya ditentukan pusat dimana 50 persen misalknyaa kembali ke tembakau.

"Dana-dana dari pusat yang sudah dialokasikan untuk program/kegiatan tertentu tidak bisa dipakai. Yang 'ngendon' di kas itu sebenarnya bukan sepenuhnya dana daerah, Pemerintah Pusat harus memahami ini,"  tambah BWH. (Ira)

BERITA REKOMENDASI