Dewan Desak Pemkot Perpanjang Moratorium

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kebijakan Pemkot Yogya yang membuka keran perizinan hotel baru meski terbatas mendapat reaksi dari kalangan dewan. Pemkot pun didesak kembali memperpanjang moratorium secara menyeluruh. Hal ini lantaran kebijakan baru tersebut rentan memunculkan masalah baru.

"Pemkot Yogya tidak pernah melibatkan DPRD dalam penyiapan kebijakan pencabutan moratorium ini. Padahal kedudukan DPRD Kota Yogya sebagai salah satu unsur pemerintah daerah tidak boleh dinafikan begitu saja," tandas Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Nasrul Khoiri.

Pemkot Yogya melalui Perwal No 85/2018 telah mencabut sebagian kebijakan moratorium pembangunan hotel, terutama jenis hotel bintang 4 dan 5 dan jenis penginapan berbentuk guest house. Nasrul menilai, terbitnya perwal ini meskipun alasan Pemkot telah mempertimbangkan beberapa aspek kajian namun bila dirasakan dengan nurani yang jernih masih terasa mengabaikan aspirasi masyarakat serta menegaskan Pemkot lebih condong kepada kepentingan investor.

Perwal Baru Oleh karena itu pihaknya mendesak agar Perwal 85/2018 dicabut dan menerbitkan perwal baru yang memperpanjang moratorium. "Saat moratorium masih diberlakukan saja, tahun lalu setidaknya ada dua investor yang melanggar. Terutama pendirian hotel di Jalan Timoho dan Jalan Pangeran Diponegoro. Belum lagi banyak masyarakat yang mengadu ke dewan terkait dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan hotel," papar Nasrul.

Desakan pencabutan Perwal 85/2018 juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Yogya M Ali Fahmi. Menurutnya, Pemkot perlu melihat sensitivitas dalam pembangunan. Hal ini lantaran luas wilayah Kota Yogya sangat terbatas dengan daya dukung yang juga terbatas.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istijab Danunegoro, menilai pihaknya tetap menghargai kebijakan Pemkot yang memberikan izin pendirian hotel bintang 4 dan bintang 5. Dua kelas hotel berbintang tersebut memiliki segmen konsumen kelas menengah ke atas. Apalagi untuk mendirikan hotel bintang 4 maupun 5 dibutuhkan investor skala besar.

Sedangkan Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku pihaknya justru lebih memprioritaskan pendirian guest house oleh masyarakat. Pasalnya, untuk mendirikan hotel bintang 4 dan 5 juga bukan perkara mudah. Di samping lahan yang ada sudah cukup terbatas, tahun ini juga sudah tidak diperkenankan membangun sumur dalam sehingga kebutuhan air sepenuhnya akan disuplai oleh PDAM. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI